Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Kompas.com - 18/11/2019, 17:55 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menegaskan pentingnya penegakkan hukum dalam pemberantasan transaksi timah ilegal, khususnya pada aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung ( Babel).

Desmond mempertanyakan, mengapa negara tetangga yang tidak memiliki tambang timah tapi bisa menjadi pengekspor timah. Menurutnya, penegakkan hukum yang lemah menjadi penyebab adanya transaksi timah ilegal.

“Berarti kurangnya apa? Bisa enggak Thailand ekspor lagi atau Malaysia bisa enggak maksimal ekspornya padahal mereka tidak punya tambang, kan di situ kuncinya. Maka penegakan hukum sangat penting," ujarnya, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Politisi F-Gerindra ini menduga, ada backing mem-backing-i dan ada saling ambil keuntungan atas penegakan hukum.

Baca juga: PT Timah Gunakan Oil Booms Atasi Pencemaran Laut Akibat KIP 10 Karam

Hal itu disampaikan Desmond usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Babel, Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, dan Direktur Utama PT Timah di Mapolda Babel, Jumat (15/11/2019).

Namun, di sisi lain, Desmond pun berharap agar penegakkan hukum tidak malah mempersulit mayarakat karena kehilangan mata pencaharian dari aktivitas pertambangan.

Untuk itu, dia menyarankan adanya sosialisasi dari pihak penegak hukum dan pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Peraturan tersebut sendiri mengatur hubungan kemitraan antara perusahaan tambang dengan rakyat, agar rakyat yang bermitra dapat memahami dan melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa melanggar hukum.

Baca juga: PT Timah Mulai Menambang Uranium dan Thorium

“Nah, bagaimana mengkomunikasikan, ya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tentang Kemitraan antara rakyat dengan perusahaan-perusahaan timah, dalam hal ini misalnya PT Timah,” ungkapnya.

Desmond menambahkan, dampak komunikasi yang belum baik dalam penegakkan bisa jadi soal, terutama pada wilayah-wilayah hutan lindung.

Perlindungan pada aset negara

Politisi dari Dapil II Banten ini meminta agar seluruh aparat penegak hukum, khususnya di Provinsi Babel untuk bekerja sama dalam melindungi PT Timah yang merupakan salah satu aset Negara.

Menurutnya, PT Timah yang merupakan salah satu BUMN yang bisa memiliki kontribusi lebih, bila seluruh pihak di Babel bekerja sama untuk memberantas ilegal mining.

Dia mencontohkan, apabila ada oknum yang sudah bermitra dengan PT Timah tapi malah menjual hasil tambangnya kepada swasta, maka harus ditindak tegas.

“Nah, ini yang kami imbau kepada kepolisian dan kejaksaan agar hal-hal seperti ini harus ditegakkan agar kepastian berinvestasi PT Timah dan swasta di daerah ini terlindungi dengan hukum. Inilah yang harus kita dialogkan,” tegas Desmond.

Mengenai aparat yang menjadi pihak pelindung para oknum penambang ilegal, Desmond mengatakan hal ini akan menjadi salah satu pembahasan di tingkat nasional bersama para mitra Komisi III DPR RI.

Baca juga: Reklamasi Bekas Tambang Timah di Pantai Terapkan Transplantasi Karang dan Fish Shelter

Untuk itu, dia berharap kunjungannya kali ini dapat menjadi masukan dalam menyelesaikan permasalahan tambang ilegal di Babel.

Terkini Lainnya
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina
DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun
DPR
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB
DPR
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk
DPR
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum
DPR
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
Prihatin dengan Kondisi di Myanmar, Fadli Zon Minta ASEAN Segera Realisasikan Five-Point Consensus
DPR
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
Bali Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, DPR RI Soroti Permasalahan Kelangkaan Air Bersih
DPR
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
Lingkup Kerja Kompleks dan Dinamis, Setjen DPR Hadirkan Solusi Lewat Perkantoran Modern
DPR
DPR
DPR "Walk Out" Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan
DPR
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
Rumania Ingin Perkuat Kerja Sama Bisnis hingga Impor Senjata dengan Indonesia
DPR
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak
DPR
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina
DPR
Kutuk  Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
Kutuk Aksi Terorisme di Rusia, Wakil Ketua DPR: Tidak Dapat Dibiarkan dan Harus Ditindak Tegas
DPR
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
Sidang IPU di Swiss, Fadli Zon Kutuk Israel yang Serang Masyarakat Sipil saat Ramadhan
DPR
Bertemu Presiden IPU, Puan Ditunjuk Jadi Duta untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Dunia
Bertemu Presiden IPU, Puan Ditunjuk Jadi Duta untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Dunia
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke