Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam

Kompas.com - 18/11/2019, 17:02 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. DOK. Humas DPR Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebutkan, saat ini terdapat banyak tantangan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Salah satunya adalah anggapan yang menilai Pancasila bertentangan dengan Syariat Islam.

“Ada survei, masih ada 4 persen penduduk Indonesia mengatakan Pancasila bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang salah, ini masih ada yang salah memahami,” kata Ace, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikemukakan Ace pada acara Rapat Evaluasi Penerangan Agama Islam Tingkat Nasional, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Kondisi tersebut membuat Ace meminta Direktorat Penerangan Agama Islam menghadapi dan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menganggap Islam bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga: Islam yang Damai

Menurut Ace, nilai keislaman kompatibel dengan Pancasila sehingga persepsi tersebut harus dibetulkan dengan cara sosialisasi.

“Memang tidak mudah mensosialisasikan dan menghidupkan nilai kebangsaan,” kata Ace.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Ace menyarankan Kemenag sebagai pihak yang memiliki fungsi keagamanaan untuk beradaptasi dengan hal-hal baru.

“Kemenag harus menggunakan instrument digital, masuk menjalankan fungsi keagamaan itu,” kata Ace.

Apalagi saat ini, kata dia, banyak masyarakat yang belajar agama melalui media digital.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke