Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Senin, 18 November 2019
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat IslamDOK. Humas DPRWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebutkan, saat ini terdapat banyak tantangan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Salah satunya adalah anggapan yang menilai Pancasila bertentangan dengan Syariat Islam.

“Ada survei, masih ada 4 persen penduduk Indonesia mengatakan Pancasila bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang salah, ini masih ada yang salah memahami,” kata Ace, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikemukakan Ace pada acara Rapat Evaluasi Penerangan Agama Islam Tingkat Nasional, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Kondisi tersebut membuat Ace meminta Direktorat Penerangan Agama Islam menghadapi dan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menganggap Islam bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga: Islam yang Damai

Menurut Ace, nilai keislaman kompatibel dengan Pancasila sehingga persepsi tersebut harus dibetulkan dengan cara sosialisasi.

“Memang tidak mudah mensosialisasikan dan menghidupkan nilai kebangsaan,” kata Ace.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Ace menyarankan Kemenag sebagai pihak yang memiliki fungsi keagamanaan untuk beradaptasi dengan hal-hal baru.

“Kemenag harus menggunakan instrument digital, masuk menjalankan fungsi keagamaan itu,” kata Ace.

Apalagi saat ini, kata dia, banyak masyarakat yang belajar agama melalui media digital.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR