Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam

Kompas.com - 18/11/2019, 17:02 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebutkan, saat ini terdapat banyak tantangan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Salah satunya adalah anggapan yang menilai Pancasila bertentangan dengan Syariat Islam.

“Ada survei, masih ada 4 persen penduduk Indonesia mengatakan Pancasila bertentangan dengan syariat Islam. Ada yang salah, ini masih ada yang salah memahami,” kata Ace, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikemukakan Ace pada acara Rapat Evaluasi Penerangan Agama Islam Tingkat Nasional, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Kondisi tersebut membuat Ace meminta Direktorat Penerangan Agama Islam menghadapi dan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menganggap Islam bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga: Islam yang Damai

Menurut Ace, nilai keislaman kompatibel dengan Pancasila sehingga persepsi tersebut harus dibetulkan dengan cara sosialisasi.

“Memang tidak mudah mensosialisasikan dan menghidupkan nilai kebangsaan,” kata Ace.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Ace menyarankan Kemenag sebagai pihak yang memiliki fungsi keagamanaan untuk beradaptasi dengan hal-hal baru.

“Kemenag harus menggunakan instrument digital, masuk menjalankan fungsi keagamaan itu,” kata Ace.

Apalagi saat ini, kata dia, banyak masyarakat yang belajar agama melalui media digital.

Terkini Lainnya
Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

DPR
Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

DPR
HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

DPR
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

DPR
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

DPR
Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

DPR
Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

DPR
BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

DPR
Dorong Sinkronisasi Pembangunan Desa, Wakil Ketua DPR Gelar Dialog Lintas Level Pemerintahan

Dorong Sinkronisasi Pembangunan Desa, Wakil Ketua DPR Gelar Dialog Lintas Level Pemerintahan

DPR
Insiden Ancaman Bom di Penerbangan Haji, Cucun Ahmad Desak Intelijen Tingkatkan Deteksi Dini

Insiden Ancaman Bom di Penerbangan Haji, Cucun Ahmad Desak Intelijen Tingkatkan Deteksi Dini

DPR
Hadapi Society 5.0, Adies Kadir Soroti Pentingnya Penguasaan Teknologi bagi Generasi Muda

Hadapi Society 5.0, Adies Kadir Soroti Pentingnya Penguasaan Teknologi bagi Generasi Muda

DPR
Masa Reses, DPR RI Tinjau Temuan BPK Jatim soal Aset Daerah dan BUMD

Masa Reses, DPR RI Tinjau Temuan BPK Jatim soal Aset Daerah dan BUMD

DPR
 Wakil Ketua DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim: Tak Ada Celah Lagi untuk Korupsi

Wakil Ketua DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim: Tak Ada Celah Lagi untuk Korupsi

DPR
Haji 2025 Hampir Usai, Ketua Timwas DPR Harap Jemaah Bawa Semangat Mabrur untuk Keluarga

Haji 2025 Hampir Usai, Ketua Timwas DPR Harap Jemaah Bawa Semangat Mabrur untuk Keluarga

DPR
DPR akan Revisi UU Haji dan Umrah, Cucun: KBIH Wajib Dilibatkan

DPR akan Revisi UU Haji dan Umrah, Cucun: KBIH Wajib Dilibatkan

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke