Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

Kompas.com - 18/11/2019, 16:13 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dimyati NatakusumahDOK. Humas DPR RI Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dimyati Natakusumah

KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dimyati Natakusumah menekankan deteksi dini terorisme bisa dilakukan mulai dari proses mengajukan izin mendirikan bangunan ( IMB).

Caranya adalah dengan mewajibkan pemasangan kamera CCTV sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan IMB. 

“Kami meminta ada kerja sama. Jadi setiap orang yang minta izin mendirikan bangunan (IMB), baik itu pertokoan, industri, rumah, agar memasang CCTV. Jadi setiap perizinan wajib dia harus pasang di depannya,” ujarnya.

Hal itu dia sampaikan sebagai respon atas peristiwa bom bunuh diri yang terjadi belum lama ini di Mapolrestabes Medan.

 

Untuk itu, Dimyanti meminta kepada Kapolri Idham Aziz agar bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian dalam mewujudkan usalannya tersebut.

Baca juga: Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Menurutnya, pemasangan CCTV di tempat terbuka sangat penting untuk mendeteksi dan merekam peristiwa tindak pidana yang mungkin terjadi. Untuk itu, ungkapnya, CCTV sangat dibutuhkan di lokasi-lokasi vital.

Dimyati mengungkapkan cara seperti itu bisa diterapkan bila Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) membuat aturan untuk mewajibkan pemasangan kamera CCTV bagi pihak yang ingin mendapatkan IMB.

“Saya mengimbau Kapolri dan Mendagri untuk kolaborasi membuat memorandum of understanding (MoU). Nanti Mendagri ditindaklanjuti ke Pemda,” katanya di Jakarta, dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2019).

Mantan Bupati Pandeglang dua periode ini menambahkan, kolaborasi konstruktif antara Polri, Kemendagri, dan Pemda ini sebagai early warning system untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik terorisme ataupun lainnya.

Baca juga: Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya

“Ini sangat membantu. Kalau polisi yang memasang (CCTV) berapa biayanya, Oleh karena itu bekerja sama. Tiap yang mengajukan IMB wajib pasang CCTV. Nanti command center-nya ada di kecamatan dan dipadukan dengan kepolisian,” ujarnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke