Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.KOMPAS.com – Komisi I DPR RI mendukung visi-misi Kementerian Pertahanan ( Kemhan) RI untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional, salah satunya konsepsi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).
“Tidak ada satu pun fraksi yang tidak mendukung bapak Menteri Pertahanan (Menhan) untuk memperbaiki pertahanan kita,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid menurut keterangan tertulis.
Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Baca juga: Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan jika konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan jika Indonesia harus terlibat perang, meski kekuatan pertahanan tertinggal secara teknologi.
“Itu (Sishanrata) adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara,” kata Prabowo.
Dengan bela negara, ia yakin Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, meski prasarana telah dihancurkan karena seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan.
Menhan Prabowo Subianto juga mengatakan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi pada sektor pertahanan Indonesia.
Salah satu persoalan tersebut menurut dia adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Baca juga: Prabowo: Maaf, Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa
“Kebanyakan perang terjadi akibat persoalan penguasaan sumber ekonomi. Meski diawali oleh ideologi, pada ujungnya akan bermuara pada ekonomi,” kata Prabowo.
Oleh karena itu, lanjut Menhan, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan hanya sekadar biaya.
Sementara itu, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan ini juga membahas program kerja Kemhan lima tahun ke depan.
Salah satu pembahasan rapat ini terkait dengan visi Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan nasional.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
*** Local Caption ***
Ada pula pembahasan proyeksi pagu anggaran Kemhan tahun 2020 yang sudah disepakati dan disingging oleh beberapa anggota Komisi I DPR RI.
Namun, sesi pembahasan anggaran akhirnya diputuskan berlangsung secara tertutup.
Beberapa anggota rapat turut membahas potensi ancaman yang dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI pada rapat kerja ini.
Salah satu anggota Komisi I DPR RI, Sugiono berharap Kemhan bisa menyelesaikan masalah di Papua yang belum selesai sampai sekarang.
“Hasil kunjungan Komisi I ke Papua dan Papua Barat akan kami sampaikan nanti dan semoga bisa menjadi bahan perumusan kebijakan pertahanan, khususnya di Papua," ucap Sugiono.
Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara
Ia melanjutkan masalah di Papua dan Papua Barat bukan sekadar urusan keamanan saja, tetapi menyangkut kesejahteraan rakyat sehingga kebijakan harus dirumuskan bersama kementerian terkait.
“Ini titipan suara dari prajurit di Papua. Mereka butuh satu postur pertahanan teritorial yang lebih besar, mengingat sulitnya medan dan berkaitan anggaran. Saya kira perlu ada peningkatan kesejahteraan," imbuh Sugiono.
