Komisi I DPR Dukung Konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Prabowo

Anggara Wikan Prasetya
Kompas.com - Selasa, 12 November 2019
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.Dok. DPR RI Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

KOMPAS.com – Komisi I DPR RI mendukung visi-misi Kementerian Pertahanan ( Kemhan) RI untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional, salah satunya konsepsi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

“Tidak ada satu pun fraksi yang tidak mendukung bapak Menteri Pertahanan (Menhan) untuk memperbaiki pertahanan kita,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid menurut keterangan tertulis.

Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan jika konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan jika Indonesia harus terlibat perang, meski kekuatan pertahanan tertinggal secara teknologi.

“Itu (Sishanrata) adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara,” kata Prabowo.

Dengan bela negara, ia yakin Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, meski prasarana telah dihancurkan karena seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan.

Perlu banyak perbaikan

Menhan Prabowo Subianto juga mengatakan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi pada sektor pertahanan Indonesia.

Salah satu persoalan tersebut menurut dia adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca juga: Prabowo: Maaf, Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa

“Kebanyakan perang terjadi akibat persoalan penguasaan sumber ekonomi. Meski diawali oleh ideologi, pada ujungnya akan bermuara pada ekonomi,” kata Prabowo.

Oleh karena itu, lanjut Menhan, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan hanya sekadar biaya.

Pembahasan Rapat Kerja

Sementara itu, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan ini juga membahas program kerja Kemhan lima tahun ke depan.

Salah satu pembahasan rapat ini terkait dengan visi Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan nasional.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***

Ada pula pembahasan proyeksi pagu anggaran Kemhan tahun 2020 yang sudah disepakati dan disingging oleh beberapa anggota Komisi I DPR RI.

Namun, sesi pembahasan anggaran akhirnya diputuskan berlangsung secara tertutup.

Bahas persoalan keamanan di Papua

Beberapa anggota rapat turut membahas potensi ancaman yang dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI pada rapat kerja ini.

Salah satu anggota Komisi I DPR RI, Sugiono berharap Kemhan bisa menyelesaikan masalah di Papua yang belum selesai sampai sekarang.

“Hasil kunjungan Komisi I ke Papua dan Papua Barat akan kami sampaikan nanti dan semoga bisa menjadi bahan perumusan kebijakan pertahanan, khususnya di Papua," ucap Sugiono.

Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Ia melanjutkan masalah di Papua dan Papua Barat bukan sekadar urusan keamanan saja, tetapi menyangkut kesejahteraan rakyat sehingga kebijakan harus dirumuskan bersama kementerian terkait.

“Ini titipan suara dari prajurit di Papua. Mereka butuh satu postur pertahanan teritorial yang lebih besar, mengingat sulitnya medan dan berkaitan anggaran. Saya kira perlu ada peningkatan kesejahteraan," imbuh Sugiono.

PenulisAnggara Wikan Prasetya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Perkuat Solidaritas di Masa Pandemi, Muhaimin Iskandar Dukung Aplikasi Kupon Makan
Perkuat Solidaritas di Masa Pandemi, Muhaimin Iskandar Dukung Aplikasi Kupon Makan
DPR
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR