Komisi I DPR Dukung Konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Prabowo

Kompas.com - 12/11/2019, 12:27 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komisi I DPR RI mendukung visi-misi Kementerian Pertahanan ( Kemhan) RI untuk memperbaiki sistem pertahanan nasional, salah satunya konsepsi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata).

“Tidak ada satu pun fraksi yang tidak mendukung bapak Menteri Pertahanan (Menhan) untuk memperbaiki pertahanan kita,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid menurut keterangan tertulis.

Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan jika konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan jika Indonesia harus terlibat perang, meski kekuatan pertahanan tertinggal secara teknologi.

“Itu (Sishanrata) adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara,” kata Prabowo.

Dengan bela negara, ia yakin Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, meski prasarana telah dihancurkan karena seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan.

Perlu banyak perbaikan

Menhan Prabowo Subianto juga mengatakan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi pada sektor pertahanan Indonesia.

Salah satu persoalan tersebut menurut dia adalah modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca juga: Prabowo: Maaf, Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa

“Kebanyakan perang terjadi akibat persoalan penguasaan sumber ekonomi. Meski diawali oleh ideologi, pada ujungnya akan bermuara pada ekonomi,” kata Prabowo.

Oleh karena itu, lanjut Menhan, pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi, bukan hanya sekadar biaya.

Pembahasan Rapat Kerja

Sementara itu, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan ini juga membahas program kerja Kemhan lima tahun ke depan.

Salah satu pembahasan rapat ini terkait dengan visi Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan nasional.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***

Ada pula pembahasan proyeksi pagu anggaran Kemhan tahun 2020 yang sudah disepakati dan disingging oleh beberapa anggota Komisi I DPR RI.

Namun, sesi pembahasan anggaran akhirnya diputuskan berlangsung secara tertutup.

Bahas persoalan keamanan di Papua

Beberapa anggota rapat turut membahas potensi ancaman yang dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI pada rapat kerja ini.

Salah satu anggota Komisi I DPR RI, Sugiono berharap Kemhan bisa menyelesaikan masalah di Papua yang belum selesai sampai sekarang.

“Hasil kunjungan Komisi I ke Papua dan Papua Barat akan kami sampaikan nanti dan semoga bisa menjadi bahan perumusan kebijakan pertahanan, khususnya di Papua," ucap Sugiono.

Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Ia melanjutkan masalah di Papua dan Papua Barat bukan sekadar urusan keamanan saja, tetapi menyangkut kesejahteraan rakyat sehingga kebijakan harus dirumuskan bersama kementerian terkait.

“Ini titipan suara dari prajurit di Papua. Mereka butuh satu postur pertahanan teritorial yang lebih besar, mengingat sulitnya medan dan berkaitan anggaran. Saya kira perlu ada peningkatan kesejahteraan," imbuh Sugiono.

Terkini Lainnya
Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

DPR
Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

DPR
HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

DPR
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

DPR
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

DPR
Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

DPR
Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

DPR
BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

DPR
Dorong Sinkronisasi Pembangunan Desa, Wakil Ketua DPR Gelar Dialog Lintas Level Pemerintahan

Dorong Sinkronisasi Pembangunan Desa, Wakil Ketua DPR Gelar Dialog Lintas Level Pemerintahan

DPR
Insiden Ancaman Bom di Penerbangan Haji, Cucun Ahmad Desak Intelijen Tingkatkan Deteksi Dini

Insiden Ancaman Bom di Penerbangan Haji, Cucun Ahmad Desak Intelijen Tingkatkan Deteksi Dini

DPR
Hadapi Society 5.0, Adies Kadir Soroti Pentingnya Penguasaan Teknologi bagi Generasi Muda

Hadapi Society 5.0, Adies Kadir Soroti Pentingnya Penguasaan Teknologi bagi Generasi Muda

DPR
Masa Reses, DPR RI Tinjau Temuan BPK Jatim soal Aset Daerah dan BUMD

Masa Reses, DPR RI Tinjau Temuan BPK Jatim soal Aset Daerah dan BUMD

DPR
 Wakil Ketua DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim: Tak Ada Celah Lagi untuk Korupsi

Wakil Ketua DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim: Tak Ada Celah Lagi untuk Korupsi

DPR
Haji 2025 Hampir Usai, Ketua Timwas DPR Harap Jemaah Bawa Semangat Mabrur untuk Keluarga

Haji 2025 Hampir Usai, Ketua Timwas DPR Harap Jemaah Bawa Semangat Mabrur untuk Keluarga

DPR
DPR akan Revisi UU Haji dan Umrah, Cucun: KBIH Wajib Dilibatkan

DPR akan Revisi UU Haji dan Umrah, Cucun: KBIH Wajib Dilibatkan

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke