Cegah Karhutla Pada 2020, Komisi IV DPR RI Usulkan Beberapa Cara

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Jumat, 8 November 2019
Cegah Karhutla Pada 2020, Komisi IV DPR RI Usulkan Beberapa Cara Dokumentasi Dedi Mulyadi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan beberapa langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) saat meninjau langsung di Kalimantan Tengah, Tengah Kamis (7/11/2019).

''Memasuki tahun 2020, pemerintah harus melakukan strategi mengintensifkan upaya pencegahan karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,'' ungkap Dedi dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah perbaikan seperti memperkuat sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin perkebunan, tata kelola ekosistem gambut, hingga penegakan hukum Lingkungan.

Patroli terpadu juga harus dilakukan di 8 provinsi rawan karhutla (Sumatera Utara, Riau , Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan).

Baca juga: Kunjungan ke Kalimantan, Dedi Mulyadi Terima Masukan soal Gaji Satgas Karhutla

“Dengan patroli mandiri dan patroli rutin mudah - mudahan karhutla dapat ditangani,”ungkap politisi golkar dapil Purwakarta tersebut.

Lebih lanjut, Dedi juga meminta kementerian yang terkait dalam penanganan Karhutla untuk melakukan peningkatan upaya deteksi dini.

Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah melalui kamera CCTV termal, penggunaan drone untuk pemetaan, serta pemantauan hotspot melalui Web Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LAPAN, BMKG, BNPB.

Kemudian juga perlindungan terhadap area gambut yang dapat di data dan monitor per jam serta memberikan alarm kesiapsiagaan untuk pelaksana lapangan dapat dilakukan.

Kesulitan penanganan karhutla

Pada pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Timur tersebut, petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla turut memberikan penjelasan atas kesulitan penanganan karhutla.

Baca juga: Sistem Pertanian Disarankan Berubah untuk Antisipasi Karhutla

Kesulitannya antara lain banyak lokasi karhutla yang aksesnya sulit dicapai, peralatan pemadaman terbatas, jumlah SDM kurang memadai bila dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.

Hal lainnya adalah masalah pembayaran honor petugas dan relawan satgas karhutla.

Meski banyak kendala, Komisi IV DPR RI tetap mengapresiasi kinerja dari para petugas dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Ke depan, Komisi IV DPR RI meminta agar penanganan karhutla terus ditekankan pada pencegahan dengan memberikan insentif untuk masyarakat yang membuka lahan tanpa membakar.

Selama ini, strategi penanganan karhutla masih berfokus pada prioritas perbaikan, penataan konservasi ekosistem, pemadaman segera terhadap titik api yang masih muncul, dan penegakan hukum untuk kepentingan Karhutla.

Baca juga: Ubah Pola Tanam Jadi Langkah Konkret Pemerintah Atasi Karhutla

Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup, dalam segi penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum kepada 79 perusahaan pemegang konsesi yang terlibat karhutla.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
DPR
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
DPR
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
DPR
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
DPR
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
DPR
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
DPR
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
DPR
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
DPR
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
DPR
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
DPR