Banyak Desa Fiktif Bermunculan untuk Dapatkan Dana Desa, Negara Dirugikan

Kompas.com - 07/11/2019, 18:50 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

DOK. Humas DPR

KOMPAS.com - Pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, terungkap keberadaan desa fiktif atau desa tidak berpenghuni yang menerima dana desa.

Tidak dilakukannya pengusutan terhadap keberadaan desa fiktif tersebut membuat dana desa ditransfer secara terus-menerus. Bahkan agar bisa mendapatkan aliran dana desa, desa-desa fiktif makin ramai bermunculan.

Padahal, besar anggaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jumlah tersebut naik tiga kali lipat dari tahun 2015.

Pada 2020 mendatang, total alokasi dana desa akan mencapai Rp 72 triliun. Melihat besaran jumlahnya, pembiayaan dana desa pada desa fiktif tentunya akan merugikan keuangan negara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mencontohkan salah satu desa tidak berpenghuni yang tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.

Baca juga: Ramai Soal Desa Fiktif, Ini Mekanisme Pembentukan Desa Baru

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kami bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” kata Hatari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait masalah tersebut, Hatari mengingatkan risiko yang didapat jika tidak segera dilakukan pengusutan pada keberadaan desa fiktif.

Jika dibiarkan, Hatari mengatakan, Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun depan di 270 kabupaten atau kota bisa mengacaukan dana desa.

“Apalagi tahun depan ada Pilkada serentak, ini bisa jadi Anjungan Tunai Mandiri (ATM), apalagi kepala daerah yang incumbent,"  kata Hatari saat raker bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Itu itu, lanjut Hatari, ia menghimbau semua jajaran mengecek kembali tata kelola dana desa.

"Paling tidak Pak Menteri bisa me- pola yang kacau ini,” ucap Hatari.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke