KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia Puan Maharani, mendorong penguatan koordinasi antara DPR dengan Polri, terutama dalam menjaga keamanan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tugasnya (Polri) tentu saja harus berkoordinasi juga dengan DPR RI, bagaimana pelaksanaan tata kelola dan koordinasi antara Kepolisian, dan bagaimana kami melaksanakan tugas-tugas itu bersama-sama secara gotong royong,” kata Puan.
Selain itu, DPR dan Polri harus membentuk koordinasi dan sinergi dalam hal pemberantasan korupsi. Dia ingin agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bermitra dengan Komisi III DPR dan Polri.
Puan pun berharap, koordinasi antar lembaga tersebut dalam melakukan mitigasi tindak pidana korupsi dapat terus terjalin. Sebab, upaya mitigasi ini harus menjadi salah satu fokus mereka ke depannya.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Sarankan Tiap Komisi Buat 2 RUU per Tahun
“Jadi, bukannya dilakukan di luar mitigasi yang ada, memang selama ini sudah bisa dilakukan, koordinasi antara Kepolisian dengan DPR,” ucap Puan.
Hal tersebut dia sampaikan usai menetapkan Komjen Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Kapolri) secara aklamasi, melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Sebagai Kalpori baru, Idham Azis berjanji untuk mengabdi pada institusi Polri, masyarakat, bangsa, dan negara.
“Secara pribadi saya mensyukuri ini adalah bagian dari mukjizat Allah terhadap diri saya. Kalau tidak ada aral melintang, besok saya kemungkinan besar akan dilantik oleh Bapak Presiden,” ucap Idham dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (1/11/2019).
Terkait koordinasi dengan lembaga antirasuah, dia mengatakan, setelah resmi dilantik akan secepatnya menunjuk Kabareskrim untuk mempercepat pengungkapan kasus yang melibatkan penyidik KPK Novel Baswedan.