8 Catatan Kritis untuk Kementerian Keuangan Kabinet Indonesia Maju

Anggara Wikan Prasetya
Kompas.com - Jumat, 25 Oktober 2019
Anggota DPR RI, Heri Gunawan.Dok. DPR RI Anggota DPR RI, Heri Gunawan.

KOMPAS.comPresiden Joko Widodo telah resmi melantik para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).

Mereka akan bekerja untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, ada beberapa catatan kritis, terutama untuk sektor ekonomi, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adalah Anggota DPR RI, Heri Gunawan yang menyampaikan catatan kritisnya kepada Kemenkau yang saat ini dipimpin Sri Mulyani itu.

Baca juga: Ikuti Legal Expo 2019, DPR RI Usung Tema “DPR Baru, Harapan Baru”

Ia menganggap kinerja pemerintah di bidang ekonomi pada periode sebelumnya masih kurang menggembirakan.

Total ada 8 catatan kritis yang ia sampaikan. Berikut ini selengkapnya:

1. Pertumbuhan ekonomi yang lambat

Hal pertama yang Heri soroti adalah pertumbuhan ekonomi karena hanya mencapai lima persen.

Hasil itu menempatkan Indonesia di peringkat 33 dunia sekaligus memastikan jika Indonesia belum pernah mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 10 persen.

“Bila pertumbuhan ekonomi kita terus hanya berada di kisaran lima persen, bahkan mungkin tidak sampai, berarti kita tidak akan mungkin sampai pada kategori negara maju,” ujar Heri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

2. Pendapatan perkapita yang rendah

Catatan kritis selanjutnya dari politisi fraksi Gerindra adalah mengenai pendapatan perkapita.
Saat ini, pendapatan perkapita Indonesia baru masuk kategori menengah-rendah. Hal itu membuat Indonesia terlempar ke peringkat 114 dunia.

Sementara itu, untuk menjadi negara maju, pendapatan perkapita harus lebih dari 12.000 dollar AS.

3. Rasio pajak yang rendah

Masalah pajak juga tidak luput dari catatan kritis. Heri memaparkan jika rasio pajak Indonesia adalah yang paling rendah di kawasan Asia dan Afrika.

4. Deindustrialisasi

Masalah ekonomi Indonesia selanjutnya adalah deindustrialisasi yang ditunjukkan dengan kebocoran sektor industri vital seperti baja.

Heri memberi contoh daerah industri seperti Batam, pertumbuhan ekonominya malah jatuh hingga dua persen.

Sementara itu, perekonomian nasional juga kian rentan karena sangat besarnya defisit transaksi berjalan yang mencapai minus 8,4 miliar dollar AS.

5. Pengurangan angka kemiskinan

Pengurangan kemiskinan, imbuh Heri, juga sangatlah lambat pada periode sebelumnya. Pengurangan kemiskinan paling cepat terjadi di era Gus Dur.

Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja pemerintah karena berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen.

Baca juga: Legislator PKS Sesalkan Insiden Ledakan Pipa Pertamina di Jawa Barat

Untuk gini ratio meski berada di angka 0,38, politisi Gerindra itu menganggap jika angka tersebut bukan capaian terbaik.

Sebelumnya, Indonesia pernah mencapai angka 0,31 pada 2000 lalu. Angka itu mendekat negara-negara wellfare state dengan angka gini ratio 0,20-0,30.

6. Konsep APBN yang gagal

“Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanjar Negara (APBN) masih mengadopsi konsep yang sudah terbukti gagal di banyak negara, yaitu masih menggunakan metode austerity policy atau pengetatan anggaran,” imbuh Heri.

Konsep pengetatan anggara yang terlalu eksesif terbukti menimbulkan penolakan dari rakyat. Hal itu menurutnya akan mengarah pada krisis politik.

7. Tingginya beban utang

Heri menjelaskan, APBN Indonesia juga terkuras untuk membayar kewajiban utang yang mencapai sekitar Rp 680 triliun.

Legislator asal Sukabumi ini melanjutkan, tingginya utang dikarenakan kebijakan pemberian kupon atau bunga surat utang yang terlalu tinggi sekitar 2-3 persen dari negara lain dengan kredit rating di bawah Indonesia.

Baca juga: Puan Minta Para Menteri Harus Bersinergi dan Hilangkan Ego Sektoral

Ditambah lagi, imbuh dia, sebanyak kurang-lebih 50 persen surat utang pemerintah dipegang asing.

“Pemerintah harus bisa menurunkan bunga surat utang menjadi 1,5 persen. Hal itu akan menghemat anggaran sekitar Rp 29 triliun yang bisa digunakan menutup defisit BPJS Kesehatan,” kata Heri.

8. Turunnya daya saing Indonesia

Heri juga menjelaskan, menurut World Economic Forum, indeks daya saing Indonesia tengah menurun.

“Padahal, saat ini indeks daya saing negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mengalami kenaikan,” imbuh dia.

Anggota DPR RI ini pun berharap agar yang disampaikannya menjadi catatan serius Kementerian Keuangan untuk mewujudkan Indonesia Maju, Adil Makmur, dan Sejahtera.

PenulisAnggara Wikan Prasetya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Perkuat Solidaritas di Masa Pandemi, Muhaimin Iskandar Dukung Aplikasi Kupon Makan
Perkuat Solidaritas di Masa Pandemi, Muhaimin Iskandar Dukung Aplikasi Kupon Makan
DPR
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR