Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah
KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menyuarakan pentingnya hukum internasional melindungi bangsa yang lemah dari dominasi bangsa-bangsa kuat. Salah satu contoh dalam konteks ini adalah kemerdekaan Palestina.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin yang memimpin langsung delegasi Indonesia saat menghadiri Sidang Umum ke-141 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Belgrade, Serbia, 13-17 Oktober 2019.
"Kami (DPR RI) memandang jika banyak resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Palestina yang belum dijalankan oleh para anggotanya," kata Aziz Syamsuddin.
Pada pertemuan yang dibuka Presiden Serbia dan dihadiri lebih dari 1.700 peserta ini, delegasi Indonesia juga membicarakan penguatan hukum internasional.
Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
Hal itu selaras dengan tema sidang, yakni "penguatan Hukum Internasional: Peran dan Mekanisme Parlemen dan Kontribusi Kerja Sama Kawasan”.
Tak cuma itu, DPR RI memanfaatkan momen hari jadi ke-130 IPU tahun 2019 ini untuk semakin menguatkan peran dan kontribusinya di forum internasional.
“Membangun perdamaian dan keamanan di tengah dinamika dunia memerlukan berbagai pendekatan dan kebijakan. Tentu saja hal ini melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional dan internasional, termasuk anggota parlemen," ujar Aziz Syamsuddin.
Ia percaya jika Sidang IPU akan memberikan pencerahan dan masukan yang baik dalam memperbaiki kinerja parlemen di masa depan.
Dimulainya kembali diplomasi parlemen DPR RI
Sidang ke-141 IPU juga menjadi momen dimulainya kembali diplomasi parlemen DPR RI periode 2019-2024. Sidang IPU kali ini menurut Aziz merupakan kali pertamanya ia hadiri sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Selain Aziz, hadir pula anggota DPR RI lain seperti Nurul Arifin dari Fraksi Partai Gerindra, Willy Aditya dari Fraksi Nasdem, dan Jon Erizal dari Fraksi PAN.
Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Aziz menyampaikan jika pertemuan ASEAN + 3 dan Grup Geopolitik Asia Pasifik menjadi awal rangkaian Sidang IPU.
Pertemuan itu merupakan konsultasi untuk menyamakan visi kawasan terhadap isu yang berkembang di IPU.
Sementara Presiden IPU, Gabriela Baron mengatakan jika Asia Pasifik yang dinamis merupakan kawasan yang sangat berpengaruh di IPU.
