Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Kompas.com - 16/10/2019, 18:22 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.Dok. DPR RI Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menyuarakan pentingnya hukum internasional melindungi bangsa yang lemah dari dominasi bangsa-bangsa kuat. Salah satu contoh dalam konteks ini adalah kemerdekaan Palestina.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin yang memimpin langsung delegasi Indonesia saat menghadiri Sidang Umum ke-141 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Belgrade, Serbia, 13-17 Oktober 2019.

"Kami (DPR RI) memandang jika banyak resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Palestina yang belum dijalankan oleh para anggotanya," kata Aziz Syamsuddin.

Pada pertemuan yang dibuka Presiden Serbia dan dihadiri lebih dari 1.700 peserta ini, delegasi Indonesia juga membicarakan penguatan hukum internasional.

Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Hal itu selaras dengan tema sidang, yakni "penguatan Hukum Internasional: Peran dan Mekanisme Parlemen dan Kontribusi Kerja Sama Kawasan”.

Tak cuma itu, DPR RI memanfaatkan momen hari jadi ke-130 IPU tahun 2019 ini untuk semakin menguatkan peran dan kontribusinya di forum internasional.

“Membangun perdamaian dan keamanan di tengah dinamika dunia memerlukan berbagai pendekatan dan kebijakan. Tentu saja hal ini melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional dan internasional, termasuk anggota parlemen," ujar Aziz Syamsuddin.

Ia percaya jika Sidang IPU akan memberikan pencerahan dan masukan yang baik dalam memperbaiki kinerja parlemen di masa depan.

Dimulainya kembali diplomasi parlemen DPR RI

Sidang ke-141 IPU juga menjadi momen dimulainya kembali diplomasi parlemen DPR RI periode 2019-2024. Sidang IPU kali ini menurut Aziz merupakan kali pertamanya ia hadiri sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Selain Aziz, hadir pula anggota DPR RI lain seperti Nurul Arifin dari Fraksi Partai Gerindra, Willy Aditya dari Fraksi Nasdem, dan Jon Erizal dari Fraksi PAN.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Aziz menyampaikan jika pertemuan ASEAN + 3 dan Grup Geopolitik Asia Pasifik menjadi awal rangkaian Sidang IPU.

Pertemuan itu merupakan konsultasi untuk menyamakan visi kawasan terhadap isu yang berkembang di IPU.

Sementara Presiden IPU, Gabriela Baron mengatakan jika Asia Pasifik yang dinamis merupakan kawasan yang sangat berpengaruh di IPU.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke