DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya

Alek Kurniawan
Kompas.com - Senin, 14 Oktober 2019
DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan AspirasinyaANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

KOMPAS.com – Anggota DPR RI, Putra Nababan mengatakan DPR RI saat ini sudah lebih terbuka dalam menerima berbagai aspirasi.

“Jadi jika ada aspirasi, masukan bahkan kritik untuk DPR, baik itu terkait kinerja maupun undang-undang yang tengah dibahas bisa disampaikan secara langsung kepada DPR, tidak hanya melalui postingan-postingan di media sosial,” ujar Putra melalui rilis tertulis, Senin (14/11/2019).

Bahkan, lanjut Putra, Negara Indonesia dibangun atas dasar musyawarah dan mufakat, bukan melalui adu kekuatan.

Oleh karenaitu, komunikasi menjadi “kunci” atas segala permasalahan bangsa yang ada. Demontrasi, diakui Putra, menjadi salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Rendah, MPR, Parpol dan DPR Dinilai Perlu Tingkatkan Kinerja

“Namun, tentunya demontrasi yang dimaksud berupa penyampaian pendapat, aspirasi yang santun, dan tidak anarkis. Pasalnya, demontrasi anarkis malah dapat merugikan individu lain yang tentu juga memiliki hak mendapat kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas,” tegas Putra.

Terkait dengan visi dan misinya, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa memberikan solusi bagi permasalahan pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi kosentrasinya ke depan.

Hal yang pertama akan dilakukannya adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Passion saya, bagaimana bisa mencarikan solusi atas permasalahan pengangguran. Untuk itu yang pertama kali akan saya lakukan adalah bagaimana mengembangkan SDM yang ada. Salah satunya dengan mengembangkan diri mereka, merangsang anak muda untuk menemukan minat dan bakat mereka,” tutupnya.

PenulisAlek Kurniawan
EditorAlek Kurniawan
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR