DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Alek Kurniawan
Kompas.com - Jumat, 11 Oktober 2019
DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS KesehatanKompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

KOMPAS.com – Pemerintah memiliki rencana akan menaikkan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Rencana kenaikan ini dilakukan secara serentak mulai 2020 pada golongan kelas I, II, dan kelas III. Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Terkait hal tersebut, anggota DPR RI Adang Sudrajat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini berkeyakinan, bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya.

Baca juga: Puan Minta Kinerja Manajemen BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki

“Saya melihat bahwa pemerintah saat ini sedang tambal sulam kebijakan untuk menutupi defisit BPJS. Ini cenderung memberatkan dan membebani rakyat,” ujar Adang dalam berita rilisnya, Jumat (11/10/2019).

Ia menyampaikan, masyarakat yang paling terbebani oleh kenaikan BPJS adalah masyarakat yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Mereka pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

“Pekerja bukan penerima upah adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim usaha, tapi paling berjasa dalam memacu perekonomian. Golongan ini ditenggarai yang paling banyak menunggak iuran BPJS, karena iklim usaha yang tidak kondusif,” ujarnya.

Baca juga: Dede Yusuf: Iuran BPJS Kelas III Tidak Naik

Ditegaskannya, kebijakan meletakkan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah keputusan politik yang gegabah karena selain menafikan kemampuan beberapa daerah yang memiliki keluangan finansial.

Hal tersebut juga terbukti kontra produktif terhadap desentralisasi kewenangan yang sedang dibangun.

“Pemerintah terhadap BPJS ini seperti menganugerahkan kewenangan monopoli operasional pada badan yang belum terbukti keandalannya. Pemerintah terlalu percaya diri memberi kepercayaan yang sangat besar kepada BPJS sebagai operator JKN sehingga pada akhirnya realisasi di lapangan menjadi amburadul,” tutup Adang.

 

PenulisAlek Kurniawan
EditorAlek Kurniawan
Terkini Lainnya
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
DPR
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
DPR
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
DPR
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
DPR
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
DPR
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
DPR
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
DPR
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
DPR
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
DPR
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
DPR