Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit

Mikhael Gewati
Kompas.com - Jumat, 20 September 2019
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.


KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Pemerintah Indonesia memanfaatkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019 sebagai momen mereformasi industri perkebunan sawit di tanah air.

Ia pun meminta pemerintah harus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar tidak menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan deforestasi.

“Tindak tegas semua perusahaan sawit yang merusak lingkungan. Tanpa adanya perbaikan  drastis, produk sawit kita akan semakin ditolak dunia,” tegas Fadli di Jakarta, seperti dalam keterangan yang Kompas.com terima, Jumat (20/9/2019).

Ditolak Uni Eropa

Bukan tanpa sebab Politisi Partai Gerindra berkata seperti itu. Pasalnya, kini produk sawit Indonesia diboikot oleh Uni Eropa.

Namun bukan soal lingkungan, pemboikotan tersebut, diduga Fadli, terjadi karena
terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk mereka sendiri, yaitu sun flower oil (minyak dari bunga) dan rapeseed oil (minyak dari tumbuhan Brassica).

Maka dari itu, tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari Pemerintah Indonesia kepada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarakat Eropa.

Palm Oil Free (POF) adalah kampanye negatif terhadap penggunaan produk sawit untuk berbagai industri, terutama consumer product. Sejumlah LSM lingkungan, tambah dia, serta para aktivis di berbagai belahan dunia, merupakan motornya," kata Fadli.

Mereka, kata Fadli, menekan sejumlah industri global untuk mencantumkan label POF di produk yang mereka hasilkan.

Baca juga: Uni Eropa Bantah Buat Aturan yang Hambat Ekspor Minyak Kelapa Sawit RI

Lebih lanjut, Fadli Zon mengungkapkan, kini ada lebih dari 200 perusahaan multinasional dengan ribuan produk pangan dan non-pangan global yang telah mengadopsi label POF.

Produk-produk itu mencakup biskuit, mi instan, coklat, margarin atau mentega, sereal, es krim, makanan ringan, serta makanan beku dan kalengan.

Fadli menyatakan, kampanye tersebut tentu bisa merugikan Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia.

Apalagi, secara global 83 persen penggunaan minyak sawit  untuk industri pangan. Sementara itu, 17 persen sisanya untuk industri non-pangan, termasuk di dalamnya biodiesel.

"Jadi, jika labelisasi POF ini kian meluas, maka Indonesia akan kian kesulitan memasarkan minyak sawitnya,” ungkap Fadli.

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR
Wakil Ketua DPR Paparkan Proses Penyusunan UU Kepada Dosen dan Mahasiswa
Wakil Ketua DPR Paparkan Proses Penyusunan UU Kepada Dosen dan Mahasiswa
DPR