Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit

Mikhael Gewati
Kompas.com - Jumat, 20 September 2019
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.


KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Pemerintah Indonesia memanfaatkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019 sebagai momen mereformasi industri perkebunan sawit di tanah air.

Ia pun meminta pemerintah harus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar tidak menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan deforestasi.

“Tindak tegas semua perusahaan sawit yang merusak lingkungan. Tanpa adanya perbaikan  drastis, produk sawit kita akan semakin ditolak dunia,” tegas Fadli di Jakarta, seperti dalam keterangan yang Kompas.com terima, Jumat (20/9/2019).

Ditolak Uni Eropa

Bukan tanpa sebab Politisi Partai Gerindra berkata seperti itu. Pasalnya, kini produk sawit Indonesia diboikot oleh Uni Eropa.

Namun bukan soal lingkungan, pemboikotan tersebut, diduga Fadli, terjadi karena
terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk mereka sendiri, yaitu sun flower oil (minyak dari bunga) dan rapeseed oil (minyak dari tumbuhan Brassica).

Maka dari itu, tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari Pemerintah Indonesia kepada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarakat Eropa.

Palm Oil Free (POF) adalah kampanye negatif terhadap penggunaan produk sawit untuk berbagai industri, terutama consumer product. Sejumlah LSM lingkungan, tambah dia, serta para aktivis di berbagai belahan dunia, merupakan motornya," kata Fadli.

Mereka, kata Fadli, menekan sejumlah industri global untuk mencantumkan label POF di produk yang mereka hasilkan.

Baca juga: Uni Eropa Bantah Buat Aturan yang Hambat Ekspor Minyak Kelapa Sawit RI

Lebih lanjut, Fadli Zon mengungkapkan, kini ada lebih dari 200 perusahaan multinasional dengan ribuan produk pangan dan non-pangan global yang telah mengadopsi label POF.

Produk-produk itu mencakup biskuit, mi instan, coklat, margarin atau mentega, sereal, es krim, makanan ringan, serta makanan beku dan kalengan.

Fadli menyatakan, kampanye tersebut tentu bisa merugikan Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia.

Apalagi, secara global 83 persen penggunaan minyak sawit  untuk industri pangan. Sementara itu, 17 persen sisanya untuk industri non-pangan, termasuk di dalamnya biodiesel.

"Jadi, jika labelisasi POF ini kian meluas, maka Indonesia akan kian kesulitan memasarkan minyak sawitnya,” ungkap Fadli.

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
DPR
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat
DPR
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat
DPR
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah
DPR
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat
DPR
Polda Metro Jaya: Tidak Ada Unjuk Rasa Menjelang Pelantikan Presiden
Polda Metro Jaya: Tidak Ada Unjuk Rasa Menjelang Pelantikan Presiden
DPR
DPR RI Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Terkait Pelantikan Presiden
DPR RI Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Terkait Pelantikan Presiden
DPR
30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres
30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres
DPR
DPR RI: Musim Penghujan Tiba, tapi Penyelesaian Karhutla Belum Rampung
DPR RI: Musim Penghujan Tiba, tapi Penyelesaian Karhutla Belum Rampung
DPR
DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya
DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya
DPR
DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
DPR
Puan Minta Kinerja Manajemen BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
Puan Minta Kinerja Manajemen BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
DPR
Puan: Peristiwa Penusukan Wiranto Merupakan Bentuk Teror
Puan: Peristiwa Penusukan Wiranto Merupakan Bentuk Teror
DPR
Puan Berikan Semangat kepada TNI dan Polri Jelang Pelantikan Presiden
Puan Berikan Semangat kepada TNI dan Polri Jelang Pelantikan Presiden
DPR
Puan Telah Tetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan DPR RI
Puan Telah Tetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan DPR RI
DPR