Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno

Mikhael Gewati
Kompas.com - Jumat, 20 September 2019
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari SoekarnoDok. Humas DPRWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (kiri) bertemu dengan Deputy Minister of Foreign Affairs Tajikistan, Khusrav Noviri (kanan), di Dushanbe, Tajikistan Kamis(19/9/2019).


KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Indonesia harus belajar dari Presiden RI pertama Ir. Soekarno bagaimana menghargai negara-negara di kawasan Asia Tengah.

Hal itu Fahri katakan saat bertemu dengan parlemen Tajikistan yang dipimpin Shukurjon Zukhurof di Dushanbe, Kamis(19/9/2019) dan Badan Kerja sama Parlemen Tajikistan-Indonesia.

“Setelah 25 tahun dan nilai perdagangan kedua negara belum menyentuh 1 miliar dollar. Padahal Bung Karno dahulu mengajak kita dekat dan bersahabat dengan negara-negara di kawasan ini,” kata Fahri Hamzah, seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2019).

Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah kedua negara berjanji akan memperkuat hubungan dalam berbagai bidang melalui diplomasi antar parlemen.

Baca juga: Fahri Hamzah: Bonus Demografi Indonesia Bisa Jadi Boomerang

Selain bertemu Parlemen Tajikistan, dalam lawatan dari 19-20 September 2019, Fahri yang memimpin delegasi Indonesia didampingi Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan Rahmat Pramono bertemu pula dengan Deputy Minister of Foreign Affairs Tajikistan, Khusrav Noviri,

Dari pertemuan dengan pihak Kemenlu Tajikistan, dua negara sepakat memperkuat kerja sama di 11 bidang yang telah dimulai nota kesepahamannya namun belum terealisasi optimal.

Adapun beberapa bidang yang diberkuat kerja samanya diantaranya  pendidikan, akses bebas visa, pariwisata dan energi.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah mengatakan ini kesempatan Indonesia membuka kedutaan resmi di Dushanbe, Tajikistan.

Baca juga: Fahri Hamzah: Indonesia Lamban Adaptasi UU Perlindungan Pekerja Migran

Saat ini, Duta Besar RI untuk Tajikistan masih dirangkap pelayanannya oleh Duta Besar RI di Nur Sultan, Kazakhstan.

Menurut rencana, pada 2020 Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tajikistan.  

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR
Wakil Ketua DPR Paparkan Proses Penyusunan UU Kepada Dosen dan Mahasiswa
Wakil Ketua DPR Paparkan Proses Penyusunan UU Kepada Dosen dan Mahasiswa
DPR