DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air

Kompas.com - 19/09/2019, 13:31 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau karib disapa Bamsoet meminta kepada pemerintah untuk serius hadapi persoalan kebocoran data penumpang Lion Air.

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari manajemen Lion Air.

"Harus serius, karena data pribadi puluhan juta warga negara Indonesia telah dikuasai dan disimpan pihak asing,” ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima, Kamis (19/9/2019).

Bamsoet turut mengingatkan agar pemerintah harus mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Baca juga: Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I

Khususnya pasal 26 yang menyebutkan, penggunaan setiap data pribadi untuk media elektronik harus disetujui pemilik data.

"Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa digugat," ujar Bamsoet.

Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Salah satunya menegaskan adanya perlindungan data pribadi dari kemungkinan penggunaan tanpa izin.

Baca juga: Data Jutaan Penumpang Lion Air Group Diduga Bocor

Sebagaimana diketahui, melansir Kompas.com Rabu (18/9/2019), puluhan juta rekam data penumpang dari maskapai Lion Air Group disinyalir bocor dan beredar di forum pertukaran data selama satu bulan terakhir.

Adapun data puluhan juta penumpang Lion Air meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang. Semua data tersebut disimpan Amazon Web Services (AWS).

"Ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan," tutup Bamsoet.

Terkini Lainnya
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke