DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air

Kompas.com - 19/09/2019, 13:31 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Pesawat Lion Air saat parkir di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Jumat (19/7/2019) sore.KOMPAS.com/HERU DAHNUR Pesawat Lion Air saat parkir di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Jumat (19/7/2019) sore.

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau karib disapa Bamsoet meminta kepada pemerintah untuk serius hadapi persoalan kebocoran data penumpang Lion Air.

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari manajemen Lion Air.

"Harus serius, karena data pribadi puluhan juta warga negara Indonesia telah dikuasai dan disimpan pihak asing,” ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima, Kamis (19/9/2019).

Bamsoet turut mengingatkan agar pemerintah harus mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Baca juga: Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I

Khususnya pasal 26 yang menyebutkan, penggunaan setiap data pribadi untuk media elektronik harus disetujui pemilik data.

"Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa digugat," ujar Bamsoet.

Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Salah satunya menegaskan adanya perlindungan data pribadi dari kemungkinan penggunaan tanpa izin.

Baca juga: Data Jutaan Penumpang Lion Air Group Diduga Bocor

Sebagaimana diketahui, melansir Kompas.com Rabu (18/9/2019), puluhan juta rekam data penumpang dari maskapai Lion Air Group disinyalir bocor dan beredar di forum pertukaran data selama satu bulan terakhir.

Adapun data puluhan juta penumpang Lion Air meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang. Semua data tersebut disimpan Amazon Web Services (AWS).

"Ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan," tutup Bamsoet.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke