Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I

Kompas.com - Rabu, 18 September 2019
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester IDok. Humas DPR RIKetua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Selasa (17/9/2019)


KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (17/9/2019).

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, membacakan laporan dan menyerahkan IHPS I kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan laporan tersebut akan diteruskan ke komisi-komisi terkait.

Selanjutnya, kata dia, setiap komisi terkait akan mengkaji laporan tersebut saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

“Sesuai mekanisme yang berlaku, IHPS 1 tahun 2019 ini akan kami teruskan kepada Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk dilakukan pendalaman, sebagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait,” ujar Fahri sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Dalam laporannya, Moermahadi menjelaskan, IHPS I tahun 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan yakni 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 dan 85 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga ( LKKL) tahun 2018.

Selain itu, BPK menyerahkan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2018 dan 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) tahun 2018.

Dari hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2018, 81 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Selain itu, BPK telah memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 542 laporan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK untuk 34 provinsi, kata Moermahadi, 32 provinsi memperoleh opini WTP dan 2 provinsi memperoleh WDP.

Sementara itu, ia melanjutkan, hasil pemeriksaan BPK untuk 415 pemerintahan kabupaten menyatakan 327 memperoleh WTP, 76 memperoleh WDP, dan 12 memperoleh opini TMP.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK untuk 93 pemerintah kota, ujar Moermahadi, sebanyak 84 memperoleh WTP, 8 memperoleh WDP dan 1 mendapatkan opini TMP.

EditorKurniasih Budi
Terkini Lainnya
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR
Wakil Ketua DPR Paparkan Proses Penyusunan UU Kepada Dosen dan Mahasiswa
Wakil Ketua DPR Paparkan Proses Penyusunan UU Kepada Dosen dan Mahasiswa
DPR