Pemerintah Perlu Tumbuhkan Rasa Kepercayaan Terhadap Papua

Kompas.com - 11/09/2019, 16:39 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya YudhaDok. Humas DPR RI Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menilai perlunya menumbuhkan rasa kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Papua dan Papua siap menerima kepercayaan yang diberikan.

Pasalnya, menurut Satya Indonesia memiliki kewajiban untuk menyejahterakan Papua. Ia mengatakan rasa persaudaraan dan kenyataan bahwa Papua tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu ditumbuhkan kembali.

Satya juga mengajak masyarakat Papua untuk bersama-sama mengelola Papua agar lebih sejahtera. Jika implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua kurang sempurna, ia menyarankan untuk disempurnakan bersama-sama.

Baca juga: Butuh Kritik Membangun, DPR RI Selenggarakan Lomba Stand Up Comedy

“Saya sangat sependapat karena uang tidak sedikit yang dikeluarkan. Namun, sebaliknya teman-teman di Papua juga menunjukkan keseriusannya untuk mengelola bersama-sama supaya menjadi provinsi yang lebih sejahtera dengan keberadaan dalam NKRI,” kata Satya melalui rilis tertulis, Rabu (11/9/2019).

Pemerintah Pusat, lanjutnya, belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan penuh kepada daerah. Bagi Satya alasan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan karena khawatir dengan persaudaraan Malenesia yang gencar di Papua.

“Jadi dengan adanya Undang-Undang (UU) Otsus, Peraturan Pemerintahnya juga harusnya menyertai sebagai cara melakukan manajemen keuangan yang baik terhadap anggaran Otsus,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke