Fahri Hamzah: Indonesia Lamban Adaptasi UU Perlindungan Pekerja Migran

Mico Desrianto
Kompas.com - Sabtu, 7 September 2019
Fahri Hamzah: Indonesia Lamban Adaptasi UU Perlindungan Pekerja MigranDPR RIFahri Hamzah saat melakukan pertemuan dengan Ministry of Manpower Oman, Shaikh Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Bakri, di Muscat pada Selasa (3/9/2019) lalu.

KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti kesiapan Indonesia mengadaptasi undang-undang (UU) perlindungan pekerja migran yang dinilainya lamban.

Hal tersebut dikatakannya seusai memimpin Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR melakukan kunjungan kerja ke Oman dan India.

"Seperti belum terintegrasinya data kependudukan Indonesia, ini menyebabkan pengawasan penempatan pekerja migran Indonesia sulit direspons secara cepat sesuai kebutuhan," ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima, Sabtu (7/9/2019).

Kunjungan Timwas TKI, kata dia, bertujuan untuk mengetahui kesiapan dari negara tempat masyarakat Indonesia bekerja, salah satunya negara di Timur Tengah.

Baca juga: Bamsoet: Selesaikan Permasalahan di Papua dengan Solusi Ini

Fahri mengatakan, dengan adanya UU Perlindungan Pekerja Migran No 18 Tahun 2017, sudah tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak bekerja sama dengan negara lain demi meraup remitansi yang optimal.

Diwartakan Kompas.com Selasa (27/8/2019), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnaker) Yogyakarta Andung Prihadi Santosa mengatakan melalui 11 bank di Yogyakarta pada 2018, remitansi pekerja migran mampu menembus Rp 328 miliar.

Adapun saat berada di Oman, Fahri melakukan pertemuan dengan Ministry of Manpower Oman Shaikh Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Bakri di Muscat pada Selasa (3/9/2019).

“Demi melindungi pekerja migran dari 116 negara, Oman memakai standar tinggi untuk pasar tenaga kerja, yakni dari konvensi ILO," ujar Fahri.

Baca juga: Kembangkan Proyek Mobil Listrik, Indonesia Belajar dari Ceko

Lalu saat di India, selain menyelesaikan beberapa masalah ketenagakerjaan, Timwas TKI turut mempelajari pengelolaan pekerja migran India di seluruh dunia yang jumlahnya sangat besar.

Timwas TKI menyebut, India merupakan penerima remitansi terbesar di dunia sejak 2008 dan dengan penerimaan sebesar 69 miliar dollar AS pada 2015.

Di sana, Timwas TKI bertemu dengan pengelola kawasan ekonomi khusus, Kementrian Tenaga Kerja India, dan Principal Secretary Negara Bagian Maharasthra di Mumbai pada Jumat (7/9/2019).

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Lewat Pameran, Museum DPR Ingin Masyarakat Tahu Sejarah Parlemen RI
Lewat Pameran, Museum DPR Ingin Masyarakat Tahu Sejarah Parlemen RI
DPR
Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan
Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan
DPR
DPR RI Segera Bahas Penundaan Pengesahan RUU KUHP
DPR RI Segera Bahas Penundaan Pengesahan RUU KUHP
DPR
Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia
Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia
DPR
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit
DPR
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno
DPR
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
DPR
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
DPR
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
DPR
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
DPR
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
DPR
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
DPR
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
DPR