Fadli: Aspirasi Publik Harus Didengarkan Mengenai Perpindahan Ibu Kota
Wakil Ketua DPR/Korpolkam Fadli Zon saat membuka seminar tentang Menyoal Rencana Pemindahan Ibukota Negara di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu, (3/9/2019).
KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Mengenai hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan hal-hal yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota adalah masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus lebih serius lagi dalam menanggapi permasalahan tersebut.
Ia juga menilai rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara tidak berdasarkan perhitungan yang jelas dan tepat karena masih banyak proses panjang yang harus dilalui.
Baca juga: Fadli Zon: Pindahkan Ibu Kota ke Tengah-tengah Itu Cara Kuno
“Saya masih anggap ini sebuah wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana sudah ada timing jelas, hitung-hitungan yang jelas. Tapi yang terjadi sekarang lebih wacana yang dilontarkan oleh pemerintah untuk pindahkan ibu kota," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Rabu (4/9/2019).
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengatakan rencana perpindahan ibu kota harus berdasarkan keinginan bersama masyarakat Indonesia bukan pemerintah.
“Ada enggak partisipasi dan aspirasi publik untuk didengarkan. Jangan sampai dirampas oleh keinginan presiden. Apakah keinginan presiden itu mencerminkan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu keinginan dirinya sendiri bukan keinginan rakyat,” pungkasnya.
