WPFSD 2019, DPR Memilih Tema Inklusi Keuangan dan Sosial

Kompas.com - 03/09/2019, 13:14 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali.JOKO DWI CAHYANA Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali.

KOMPAS.comDPR RI akan kembali menyelenggarakan agenda tahunan World Parliamentary Forum on Sustainable Development ( WPFSD) di Bali, 4-5 September 2019.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menekankan pentingnya ekonomi inklusif guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf yang juga Chair WPFSD menyatakan bahwa Parlemen memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan universal, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Pengesahan UU tentang Pekerja Sosial

Hal tersebut untuk memastikan tidak ada satu pun orang yang tertinggal (no one left behind) dalam upaya pencapaian TPB pada 2030.

“Inklusi keuangan dan sosial dipilih menjadi tema pokok WPFSD tahun ini karena kedua hal tersebut memilik peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di segala bidang,” ujar Nurhayati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/9/2019).

Selan itu, DPR juga menekankan pentingnya kerja sama multisektoral dalam pencapaian TPB, salah satunya dengan mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang efektif antara pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat.

Dihadiri perwakilan internasional

Forum yang diinisiasi pertama kali oleh DPR RI pada 2017 ini akan dihadiri oleh Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara di dunia, antara lain Ketua Parlemen Portugal, Gambia, Timor Leste, Arab Saudi, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron.

Forum yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ini juga akan membahas beberapa topik diskusi antara lain peran infrastruktur dan inovasi industri dalam mendukung peluang pembangunan yang merata.

Baca juga: Jokowi Dipersilakan Kirim Catatan Khusus soal 10 Capim KPK ke DPR

Utamanya, bagaimana memastikan akses warga pedesaan terhadap suplai air dan sanitasi yang bersih dan sehat, serta pentingnya memperkuat kerja sama dalam mendukung keuangan inklusif.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster merasa gembira Bali dipercaya untuk ketiga kalinya menjadi tempat diadakannya forum parlemen dunia dalam WPFSD.

Delegasi parlemen dunia yang menghadiri WPFSD nantinya juga dijadwalkan akan mengunjungi Penglipuran Village, yang merupakan desa paling bersih di dunia dan telah menerapkan TPB dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di dalamnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke