Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis AlmasyhariKOMPAS.com - Satu anggota Tentara Nasional Indonesia ( TNI) gugur dan enam anggota TNI- Polri terluka akibat panah dan bacokan oleh Gerakan Separatis Bersenjata (GSB) yang menunggangi aksi massa di Deiyai, Papua.
Melihat kejadian itu, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan GSB.
“Saya turut berbela sungkawa kepada semua keluarga prajurit TNI dan Polri yang gugur dan terluka, saya meminta penegakan hukum dan kejar semua pelaku, dalang, dan aktor intelektual," ungkapnya melalui rilis tertulis, Kamis (29/8/2019).
Baca juga: Bali Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Dunia, DPR Minta Seluruh Pihak Bersiap
Menurutnya, jangan ada sejengkal pun tanah Indonesia yang diambil alih GSB dan melakukan kekejian terhadap Prajurit serta rakyat Indonesia
Menurut politisi F-PKS ini TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut.
Ia meyakini situasi dan kondisi di lapangan dapat dianalisis untuk diambil langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak.
“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok separatis,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Abdul, harus jadikan krisis Papua ini sebagai prioritas yang harus segera ditangani.
"Ini sudah mendesak, sebelum jatuh korban yang semakin banyak lagi. Bila kita gagal menangani krisis Papua bisa jadi akan membawa negara kita ke arah perpecahan dan disintegrasi yang merembet kemana-mana," jelasnya.
Abdul Kharis juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan Separatis ini harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.
Baca juga: DPR Jadwalkan Pengesahan RKUHP pada 24 September 2019
"Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan nyawa, darah, keringat, dan air mata yang sejak berpuluh puluh tahun lamanya tumpah di sana, terutama pengorbanan para pahlawan yang berguguran merebut dan mempertahankan kedaulatan di Papua," ujar Kharis.
Politisi dapil Jawa Tengah V ini menjelaskan keberingasan kelompok GSB yang menunggangi demonstran dan merebut senjata jelas tujuan mereka merongrong keamanan dan membuat kekacauan.
Dalam menangani demontrasi, TNI dan Polri bertindak dengan benar dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Atas dasar itu, ia juga meminta agar dunia internasional membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih objektif.
“Dengan kejadian ini kami harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia” tutup Kharis.
