BPJS Kesehatan Defisit, Fahri Hamzah Desak Pemerintah Cari Solusi

Hotria Mariana
Kompas.com - Selasa, 27 Agustus 2019
BPJS Kesehatan Defisit, Fahri Hamzah Desak Pemerintah Cari SolusiDok. DPR RIRapat Gabungan DPR RI, yang terdiri dari Komisi IX, Komisi XI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan perwakilan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

KOMPAS.com - Dalam kurun lima tahun, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) bermasalah lantaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit biaya

Masalah itu pula yang mendorong Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendesak Pemerintah agar segera mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan.

Pasalnya, sepengamatan Fahri, defisit biaya BPJS Kesehatan sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya.

“Perlu segera dilakukan perbaikan secara sistematik agar masalah yang bersifat mulfaktorial ini dapat diselesaikan,” tandas Fahri lewat siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Tahun Ini, Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi hingga Rp 32,8 Triliun

Tak hanya itu, Fahri pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah perbaikan sistem JKN agar dapat dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

“Termasuk mempertimbangkan bauran kebijakan yang dapat digunakan permanen dalam rangka menekan defisit JKN,” ujarnya.

Bahkan, ia juga menilai perlunya mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang seharusnya diterima para peserta dengan iuran yang mereka keluarkan.

Karena itu DPR mengharapkan adanya pembahasan komprehensif terhadap keseluruhan permasalahan JKN, termasuk laporan tindak lanjut atas hasil kesimpulan rapat kerja yang lalu.

Baca juga: Menkeu Usul Iuran Peserta BPJS Kesehatan Naik 100 Persen

“Perlu pemaparan terkait grand design penataan JKN dan peta jalannya dengan harapan adanya kesepahaman tentang bagaimana kita menjaga kesinambungan program nasional ini yang merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi dan undang-undang,” pungkasnya.

PenulisHotria Mariana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR