Rapat Gabungan DPR RI, yang terdiri dari Komisi IX, Komisi XI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan perwakilan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
KOMPAS.com - Dalam kurun lima tahun, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) bermasalah lantaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit biaya
Masalah itu pula yang mendorong Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendesak Pemerintah agar segera mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan.
Pasalnya, sepengamatan Fahri, defisit biaya BPJS Kesehatan sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya.
“Perlu segera dilakukan perbaikan secara sistematik agar masalah yang bersifat mulfaktorial ini dapat diselesaikan,” tandas Fahri lewat siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (27/8/2019).
Baca juga: Tahun Ini, Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi hingga Rp 32,8 Triliun
Tak hanya itu, Fahri pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah perbaikan sistem JKN agar dapat dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
“Termasuk mempertimbangkan bauran kebijakan yang dapat digunakan permanen dalam rangka menekan defisit JKN,” ujarnya.
Bahkan, ia juga menilai perlunya mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang seharusnya diterima para peserta dengan iuran yang mereka keluarkan.
Karena itu DPR mengharapkan adanya pembahasan komprehensif terhadap keseluruhan permasalahan JKN, termasuk laporan tindak lanjut atas hasil kesimpulan rapat kerja yang lalu.
Baca juga: Menkeu Usul Iuran Peserta BPJS Kesehatan Naik 100 Persen
“Perlu pemaparan terkait grand design penataan JKN dan peta jalannya dengan harapan adanya kesepahaman tentang bagaimana kita menjaga kesinambungan program nasional ini yang merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi dan undang-undang,” pungkasnya.
