Fahri Hamzah: Perbaiki Mekanisme Seleksi Anggota BPK RI

Kompas.com - 26/08/2019, 18:17 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019)KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019)

KOMPAS.com – Pimpinan DPR RI masih melakukan pendalaman dengan berbagai pihak, salah satunya oleh Komisi XI sebagai leading sector terkait seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Komisi XI beserta perwakilan fraksi-fraksi, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengakui ada perbedaan pendapat terkait mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Fahri mendorong proses seleksi Anggota BPK untuk dapat dilakukan secara profesional guna menghasilkan anggota pengawas pemerintah di sektor keuangan yang independen dari seluruh kepentingan politik.

Baca juga: DPR Sudah Terima Surat Presiden Soal Pemindahan Ibu Kota

“Ada sedikit perbedaan pendapat tentang mekanisme fit and proper test. Karena secara umum ada beberapa tahapan, pertama adalah tahapan administrasi yang mewajibkan adanya ijazah dan berkas-berkas lainnya. Lalu ada tahapan subjektif seperti pemapaan visi dan misi. Sementara fit and proper test itu sebagai forum politik,” ujar Fahri melalui rilis tertulis, Senin, (26/8/2019).

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menuturkan bahwa dalam forum rapat konsultasi tersebut ada usulan agar mekanisme seleksinya diperbaiki, khususnya dalam sesi pemaparan visi misi serta wawasan, seperti dibentuk panitia khusus (pansus) yang independen.

“Terkait dengan tes wawasan itu, ada dua opsi. Pertama, dibentuk panitia seleksi (pansel) tapi tidak cukup waktunya. Kedua, ya kalau tidak dibahas di komisi, bahkan ada inisiatif dibentuk pansel di komisi,” terang Fahri.

Baca juga: Ketua DPR Minta Mekamisme Pembuatan UU Diubah Jadi Lebih Efektif

Fahri pun menuturkan bahwa ke depannya setiap seleksi uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI harus tegas dan melewati seleksi administrasi. Lalu, seleksi terkait wawasan visi misi seharusnya diberikan pada panitia yang independen.

“Tapi apakah ketentuannya itu tidak dianggap kaku, tapi ini proses yang ilmiah. Jangan diserahkan ke politisi. Politisi itu keputusannya di ujung,” pungkas Fahri.

Terkini Lainnya
Kuota Subsidi Motor Listrik Dipotong Tanpa Aturan Jelas, Aismoli Temui DPR 
Kuota Subsidi Motor Listrik Dipotong Tanpa Aturan Jelas, Aismoli Temui DPR 
DPR
Sufmi Dasco: DPR Hubungi Langsung Presiden RI Terpilih untuk Upayakan Kesejahteraan Hakim Indonesia
Sufmi Dasco: DPR Hubungi Langsung Presiden RI Terpilih untuk Upayakan Kesejahteraan Hakim Indonesia
DPR
Dasco Hubungi Prabowo Saat Serap Aspirasi Hakim Indonesia, Pastikan Yudikatif Diperkuat
Dasco Hubungi Prabowo Saat Serap Aspirasi Hakim Indonesia, Pastikan Yudikatif Diperkuat
DPR
24 Pesohor Jadi Anggota DPR, Ini Komitmen Once Mekel hingga Nafa Urbach
24 Pesohor Jadi Anggota DPR, Ini Komitmen Once Mekel hingga Nafa Urbach
DPR
Anggota DPR Fraksi PKS: Perjuangan Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina adalah Amanat Konstitusi
Anggota DPR Fraksi PKS: Perjuangan Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina adalah Amanat Konstitusi
DPR
Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Tidak Dapat Rumah Jabatan, Diganti Uang Tunjangan
Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Tidak Dapat Rumah Jabatan, Diganti Uang Tunjangan
DPR
Puan Minta DPR Jadi Lembaga yang Transparan dan Responsif terhadap Masyarakat
Puan Minta DPR Jadi Lembaga yang Transparan dan Responsif terhadap Masyarakat
DPR
Kembali Pimpin DPR RI, Puan Tegaskan Komitmen untuk Kepemimpinan Kolektif
Kembali Pimpin DPR RI, Puan Tegaskan Komitmen untuk Kepemimpinan Kolektif
DPR
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji
DPR
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji
DPR
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan
DPR
Hotel Transit Jemaah Haji Memadai, Timwas Haji DPR RI: Mohon Dimanfaatkan untuk Beristirahat
Hotel Transit Jemaah Haji Memadai, Timwas Haji DPR RI: Mohon Dimanfaatkan untuk Beristirahat
DPR
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?
Ketua Panja BPIH Sebut Kemenag Langgar Kesepakatan Kuota Haji, Bagaimana Hitungan Sebenarnya?
DPR
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang
DPR
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke