Halau Ancaman Siber yang Bahayakan Negara, Legislator Bahas RUU PSDN

Alek Kurniawan
Kompas.com - Jumat, 23 Agustus 2019
Halau Ancaman Siber yang Bahayakan Negara, Legislator Bahas RUU PSDNDok. Humas DPR RIAnggota Komisi I DPR Muhammad Hidayat Nur Wahid

KOMPAS.com – Komisi I DPR RI menilai lingkungan strategis Indonesia semakin dinamis karena meningkatnya rivalitas di antara negara-negara besar.

Selain itu, hadir pula ancaman asimetris dari aktor bukan negara seperti terorisme, separatisme, penyelundupan barang, orang lintas batas negara, dan serangan siber.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Hidayat Nur Wahid berpendapat hal tersebut perlu disikapi dengan meyiapkan sistem pertahanan.

“Perlu benar-benar disikapi dengan menyediakan sistem semesta yang memadai serta memaksimalkan sarana prasarana,”ujarnya melalui rilis tertulis, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Ini Upaya DPR RI untuk Selesaikan Permasalahan di Papua

Untuk itu, Komisi I DPR RI dan pemerintah pun hendak membahas Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk ketahanan nasional.

Dalam penyelenggaraaan pertahanan negara, Bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif di dalam membela Negara.

Hal tersebut, lanjutnya, secara tegas disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Komisi II: Konsep Pindah Ibu Kota Ajukan Dulu ke DPR, Itu Baru Benar

Namun, dalam pasal itu ditegaskan kata sukarela sehingga menurut Hidayat hal tersebut tidak bersifat mengikat.

"Nantinya, semua sumber daya nasional non-militer akan diberikan pendidikan dan pelatihan bela negara,” ungkap Hidayat.

Dengan begitu, tambahnya, komponen cadangan ini siap untuk mendukung pertahanan negara ketika terjadi ancaman militer.

“Keterlibatan warga sebagai komponen pendukung adalah hak sehingga sifatnya sukarela," tutupnya.

PenulisAlek Kurniawan
EditorAlek Kurniawan
Terkini Lainnya
Lewat Pameran, Museum DPR Ingin Masyarakat Tahu Sejarah Parlemen RI
Lewat Pameran, Museum DPR Ingin Masyarakat Tahu Sejarah Parlemen RI
DPR
Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan
Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan
DPR
DPR RI Segera Bahas Penundaan Pengesahan RUU KUHP
DPR RI Segera Bahas Penundaan Pengesahan RUU KUHP
DPR
Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia
Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia
DPR
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit
DPR
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno
DPR
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
DPR
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
DPR
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
DPR
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
DPR
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
DPR
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
DPR
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
DPR