LPSK Butuh Perhatian Khusus Kemenkeu Terkait Minimnya Anggaran

Alek Kurniawan
Kompas.com - Kamis, 22 Agustus 2019
LPSK Butuh Perhatian Khusus Kemenkeu Terkait Minimnya AnggaranDok. Humas DPR RIKetua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan keterangan pers terkait permasalahan anggaran LPSK.

KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK). Pasalnya, eksistensi LPSK mutlak dibutuhkan sebagai wujud kehadiran negara menjamin perlindungan saksi dan korban.

Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Selain itu, ia menegaskan LPSK tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional.

“Proses peradilan harus terbebas dari intervensi dan rasa takut, dalam kerangka besar penegakan hukum, bisa terwujud. Karenanya negara tak boleh lari dari tanggung jawab dengan membiarkan LPSK seperti mati segan hidup pun tak mau hanya karena masalah anggaran saja,” ujarnya melalui rilis tertulis, Kamis (22/8/2019).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, demi terlindunginya hak-hak saksi dan korban, LPSK harus diselamatkan agar tak mati di tengah jalan.

Baca juga: Ketua DPR Ajak Semua Pihak Rajut Nilai Kebangsaan

Political will, ujarnya, pemerintah sangat diperlukan karena DPR RI pada dasarnya menyetujui penambahan anggaran LPSK.

“Jangan sampai efisiensi negara dilakukan dengan cara memotong secara berlebihan anggaran yang sangat penting bagi kemaslahatan rakyat. Jika LPSK tak bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya, rakyat juga lah yang menjadi korban," terang Bamsoet.

Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Atmojo menyampaikan postur anggaran LPSK selalu menurun setiap tahunnya.

Pada 2018, dari kebutuhan Rp 109 miliar untuk melayani 3.307 terlindung, LPSK hanya mendapatkan Rp 81 miliar. Kemudian, pada 2019 berkurang menjadi Rp 65 miliar dari kebutuhan Rp 115 miliar untuk melayani 2.642 terlindung.

Baca juga: Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Selanjutnya, tambah Hasto, pada 2020 akan lebih menyusut lagi menjadi hanya Rp 54 miliar dari kebutuhan Rp 156 miliar untuk melindungi 5.775 terlindung.

“Belum lagi kebutuhan pembayaran kompensasi terhadap korban terorisme masa lalu. Jika anggaran LPSK hanya Rp 54 miliar, itu hanya bisa memenuhi kebutuhan operasional empat bulan saja, selebihnya kami sulit bergerak," tutup Hasto.

PenulisAlek Kurniawan
EditorAlek Kurniawan
Terkini Lainnya
Lewat Pameran, Museum DPR Ingin Masyarakat Tahu Sejarah Parlemen RI
Lewat Pameran, Museum DPR Ingin Masyarakat Tahu Sejarah Parlemen RI
DPR
Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan
Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan
DPR
DPR RI Segera Bahas Penundaan Pengesahan RUU KUHP
DPR RI Segera Bahas Penundaan Pengesahan RUU KUHP
DPR
Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia
Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia
DPR
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit
DPR
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno
DPR
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
DPR
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
DPR
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
DPR
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
DPR
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
DPR
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
DPR
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
DPR