LPSK Butuh Perhatian Khusus Kemenkeu Terkait Minimnya Anggaran

Alek Kurniawan
Kompas.com - Kamis, 22 Agustus 2019
LPSK Butuh Perhatian Khusus Kemenkeu Terkait Minimnya AnggaranDok. Humas DPR RIKetua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan keterangan pers terkait permasalahan anggaran LPSK.

KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK). Pasalnya, eksistensi LPSK mutlak dibutuhkan sebagai wujud kehadiran negara menjamin perlindungan saksi dan korban.

Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Selain itu, ia menegaskan LPSK tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional.

“Proses peradilan harus terbebas dari intervensi dan rasa takut, dalam kerangka besar penegakan hukum, bisa terwujud. Karenanya negara tak boleh lari dari tanggung jawab dengan membiarkan LPSK seperti mati segan hidup pun tak mau hanya karena masalah anggaran saja,” ujarnya melalui rilis tertulis, Kamis (22/8/2019).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, demi terlindunginya hak-hak saksi dan korban, LPSK harus diselamatkan agar tak mati di tengah jalan.

Baca juga: Ketua DPR Ajak Semua Pihak Rajut Nilai Kebangsaan

Political will, ujarnya, pemerintah sangat diperlukan karena DPR RI pada dasarnya menyetujui penambahan anggaran LPSK.

“Jangan sampai efisiensi negara dilakukan dengan cara memotong secara berlebihan anggaran yang sangat penting bagi kemaslahatan rakyat. Jika LPSK tak bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya, rakyat juga lah yang menjadi korban," terang Bamsoet.

Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Atmojo menyampaikan postur anggaran LPSK selalu menurun setiap tahunnya.

Pada 2018, dari kebutuhan Rp 109 miliar untuk melayani 3.307 terlindung, LPSK hanya mendapatkan Rp 81 miliar. Kemudian, pada 2019 berkurang menjadi Rp 65 miliar dari kebutuhan Rp 115 miliar untuk melayani 2.642 terlindung.

Baca juga: Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Selanjutnya, tambah Hasto, pada 2020 akan lebih menyusut lagi menjadi hanya Rp 54 miliar dari kebutuhan Rp 156 miliar untuk melindungi 5.775 terlindung.

“Belum lagi kebutuhan pembayaran kompensasi terhadap korban terorisme masa lalu. Jika anggaran LPSK hanya Rp 54 miliar, itu hanya bisa memenuhi kebutuhan operasional empat bulan saja, selebihnya kami sulit bergerak," tutup Hasto.

PenulisAlek Kurniawan
EditorAlek Kurniawan
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR