Lebih Baik KPI Awasi Televisi Digital Daripada YouTube dan Netflix

Alek Kurniawan
Kompas.com - Rabu, 14 Agustus 2019
Lebih Baik KPI Awasi Televisi Digital Daripada YouTube dan NetflixDok. Humas DPR RIAnggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menyarankan KPI tidak mengawasi YouTube dan Netflix.

KOMPAS.comDPR RI menyarankan Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) lebih baik mengawasi penayangan televisi digital dibandingkan konten YouTube dan Netflix.

Pasalnya, kehadiran stasiun televisi digital semakin marak dan belum ada yang mengawasi. Pengawasannya pun hanya meliputi konten dan pengaturan jam tayang.

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengatakan, tanggung jawab KPI harus diperluas untuk televisi digital yang sedang berkembang akhir-akhir ini.

Televisi digital ini tidak ada yang mengawasi. Adakah konten pornografi, penyebaran radikalisme, atau tayangan infotainment yang jam tayangnya bisa ditonton anak-anak. Pengaturan jam tayang dan lain-lain itu perlu diatur dan dilakukan pengawasan,” jelasnya melalui rilis tertulis, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: 5 Fakta Wacana Kontroversial KPI yang Kekeh Awasi YouTube dan Netflix

Hal tersebut diungkapkan Evita terkait rencana KPI mengawasi konten YouTube dan Netflix.

Dia mengatakan KPI tidak memiliki dasar hukum untuk mengawasi YouTube dan Netflix karena keduanya merupakan perusahaan asing yang tidak berbadan hukum di Indonesia.

“Tidak ada dasar hukumnya KPI ingin mengawasi YouTube dan Netflix. KPI hanya berwenang mengawasi lembaga penyiaran televisi di Indonesia. Mau diberi sanksi bagaimana oleh KPI? Tidak bisa KPI memberi sanksi kepada mereka,” tegas Evita.

Baca juga: Soal Pengawasan Konten YouTube dan Netflix, KPI Bisa Sampaikan Laporan ke Kominfo

Pihaknya menyarankan jika memang ada konten-konten di YouTube dan Netflix yang menganggu pertahanan atau national security bangsa, pemerintah bisa menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk meminta pihak terkait menghapus konten bahkan akun yang membahayakan itu.

“Seperti pernah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang men-take down akun-akun meresahkan,” pungkasnya.

PenulisAlek Kurniawan
EditorAlek Kurniawan
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR