Berhasil Evakuasi 47 WNI di Hong Kong, DPR Apresiasi Kemenlu

Kompas.com - 13/08/2019, 19:00 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari apresiasi langkah Kemenlu terkait keberhasilan proses evakuasi sebanyak 47 Warga Negara Indonesia (WNI) di Bandara Hongkong.Dok. DPR RI Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari apresiasi langkah Kemenlu terkait keberhasilan proses evakuasi sebanyak 47 Warga Negara Indonesia (WNI) di Bandara Hongkong.

KOMPAS.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ( Kemenlu RI) dikabarkan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 47 Warga Negara Indonesia (WNI) di Bandara Hongkong.

Mengenai itu, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari pun mengapresiasi langkah Kemenlu khususnya Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Hongkong.

"Langkah cepat, sistematis, dan taktis harus terus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan WNI di Hongkong. Apalagi, dalam waktu seperti sekarang ini yang di mana demonstran mulai menyasar fasilitas publik berskala Internasional," jelas Kharis melalui rilis tertulis, Selasa (13/8/2019).

Politisi Fraksi PKS itu menekankan, keamanan dan keselamatan semua WNI merupakan tanggung jawab negara.

Baca juga: DPR: Pengembangan Teknologi Pertanian Dibutuhkan untuk Tekan Impor

Oleh karena itu, lanjutnya, Kemenlu wajib memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak turut dalam aksi demonstrasi di Hongkong karena bisa membahayakan keselamatan mereka.

"Kita punya sikap politik bebas aktif dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oleh karena itu, para pekerja Indonesia yang berada di Hongkong tetap mematuhi hukum di sana dan jangan terlibat dalam setiap aksi demonstrasi di negara lain," tegas Kharis.

Selanjutnya, Kharis juga meminta agar Kemlu menyiapkan segala opsi untuk menangani dan membantu WNI di Hongkong.

"Pemerintah harus menyiapkan semua opsi seperti mengevakuasi semua WNI keluar dari Hongkong jika diperlukan. Namun, selama mereka menjauhi tempat para demonstran, saya kira keamanan masih terjaga" tutup Kharis.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke