Mau Jadi Menteri, Ketua Parpol Tak Boleh Rangkap Jabatan

Mikhael Gewati
Kompas.com - Jumat, 9 Agustus 2019
Mau Jadi Menteri, Ketua Parpol Tak Boleh Rangkap JabatanDok. Humas DPRAnggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil saat acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema ?Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?? di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).


KOMPAS.com
 — Ketua partai politik (parpol) harus meninggalkan jabatan bila menjabat sebagai menteri. Ini agar mereka bisa lebih fokus pada tugas yang dibebankan tersebut.

Hal tersebut diutarakan anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?" di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

“Walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan," ucap Nasir seperti dalam keterangan tertulis.

Baca juga: KPK: Pejabat yang Rangkap Jabatan Rawan Korupsi

Nasir Djamil menambahkan, bila seorang ketua parpol yang dipilih presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet kerjanya, seharusnya dia lebih mendahulukan tugas sebagai menteri daripada di partainya.

Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kader untuk memiliki landasan profesional dalam menjalankan tugas.

“Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral sehingga bisa mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak,” kata dia. 

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
DPR
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat
DPR
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat
DPR
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah
DPR
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat
DPR
Polda Metro Jaya: Tidak Ada Unjuk Rasa Menjelang Pelantikan Presiden
Polda Metro Jaya: Tidak Ada Unjuk Rasa Menjelang Pelantikan Presiden
DPR
DPR RI Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Terkait Pelantikan Presiden
DPR RI Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Terkait Pelantikan Presiden
DPR
30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres
30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres
DPR
DPR RI: Musim Penghujan Tiba, tapi Penyelesaian Karhutla Belum Rampung
DPR RI: Musim Penghujan Tiba, tapi Penyelesaian Karhutla Belum Rampung
DPR
DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya
DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya
DPR
DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
DPR
Puan Minta Kinerja Manajemen BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
Puan Minta Kinerja Manajemen BPJS Kesehatan Harus Diperbaiki
DPR
Puan: Peristiwa Penusukan Wiranto Merupakan Bentuk Teror
Puan: Peristiwa Penusukan Wiranto Merupakan Bentuk Teror
DPR
Puan Berikan Semangat kepada TNI dan Polri Jelang Pelantikan Presiden
Puan Berikan Semangat kepada TNI dan Polri Jelang Pelantikan Presiden
DPR
Puan Telah Tetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan DPR RI
Puan Telah Tetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan DPR RI
DPR