Penggunaan EBT Dinilai Mampu Meminimalisasi Polusi Udara Jakarta

Alek Kurniawan
Kompas.com - Kamis, 8 Agustus 2019
Penggunaan EBT Dinilai Mampu Meminimalisasi Polusi Udara JakartaKOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melintasi Jl. Prof. Dr. Satrio, Karet Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat.

KOMPAS.com – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Gus Irawan Pasaribu mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus mulai menggalakkan energi ramah lingkungan untuk meminimalisasi polusi udara.

Salah satunya seperti produksi mobil listrik dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik setempat.

“Harus ada terobosan menggunakan energi yang ramah lingkungan, termasuk tentunya penggunaan mobil listrik dan pembangkit listrik yang ramah lingkungan,” ujar Gus Irawan melalui rilis tertulis, Kamis (8/8/2019).

Pemanfaatan EBT, sambungnya, bukan hanya keharusan tapi memang sudah terikat dengan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 2016 yang lalu.

Baca juga: Usai Ditegur Presiden, PLN Dipanggil Komisi VII DPR

Pemanfaatan EBT itu sekaligus pula sebuah kebutuhan untuk mengatasi kualitas udara Ibu Kota yang sangat buruk, bahkan terburuk di dunia.

“Pemprov Jakarta sudah mengambil kebijakan dengan membatasi angkutan umum yang beroperasi di Ibu Kota maksimal berusia 10 tahun. Tapi itu sangat tidak cukup, perlu terobosan pula dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Pasalnya, polusi udara yang menyelimuti Ibu Kota Jakarta sudah pada titik mengkhawatirkan.

Udara yang tak sehat di Jakarta pun sudah jadi perbincangan hangat dan mengundang pro kontra bagaimana mengatasinya.

Baca juga: DPR Ingin Pembangunan 4 Pelabuhan di Bali Dipercepat

Sebagai informasi, sumber utama polusi yang mencemari udara Jakarta datang dari kendaraan bermotor yang memadati ruas-ruas jalan Ibu Kota.

Gas buang kendaraan yang ada sekarang sangat tidak ramah lingkungan karena bersumber dari energi fosil.

Langkah Pemprov DKI Jakarta yang memperluas pemberlakuan ganjil-genap di jalan-jalan tertentu dan membatasi usia angkutan umum mungkin bisa sedikit menyumbang solusi mengatasi pencemaran udara.

PenulisAlek Kurniawan
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR