DPR Ingin Jamaah Haji Indonesia Punya "Kota Mandiri" Saat Pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Haji DPR sedang melakukan rapat pelaksanaan haji dengan Dirjen PHU dan Kadaker Madinah (Kamis, 1/8/2019).
KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Jamaah Haji Indonesia memerlukan sebuah kota mandiri di Haramain (Makkah-Madinah) agar punya kemampuan melayani maksimal.
Bukan tanpa alasan Fahri mengutarakan itu, ini karena Jamaah Haji Indonesia jumlahnya hampir sama dengan penduduk negara Brunei Darussalam.
“Mayoritas Jamaah Haji kita lulusan SD, tua, perempuan, baru pertama ke luar negeri, dan 98 persen itu baru pertama haji atau umroh. Dengan karakteristik seperti itu kita memerlukan sebuah kota yang punya kemampuan melayani yang maksimal,” jelas Fahri seperti dalam keterangan tertulisnya.
Fahri sendiri mengatakan itu saat memimping langsung rapat Pelaksanaan Haji DPR RI dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) dan Kepala Daerah Kerja (Kadaker) di Madinah, Arab Saudi, Kamis (1/8/2019).
Baca juga: Menkominfo Libatkan Startup dalam Urusan Haji dan Umrah, DPR Keberatan
Nah, untuk bisa mewujudkan itu, kata Fahri, maka perlu diplomasi tinggi tingkat negara antara Indonesia dan Arab Saudi. Bila ini terwjudu maka pelaksanaan ibadah haji Indonesia bisa sempurna
Fahri pun menyatakan penyelenggaraan haji 2019 makin baik dengan berbagai inovasi, salah satunya adalah zonasi.
Perlu diketahui Fahri bersama Tim pengawas (Timwas) Pelaksanaan Haji DPR RI akan ada di tanah suci hinggi 15 Agutus 2019.
Selama di sana, tim yang terdiri dari pimpinan DPR dan beberapa komisi akan berkoordinasi dengan dari Kementerian Agama (Kemenag), Kemenlu dan jajarannya.
Timwas akan memotret penyelenggaraan haji secara lebih komprehensif dan memberikan masukan langsung di lapangan maupun evaluasi menyeluruh selepas musim haji berakhir.
