Jadi Penunjang Masa Depan Bangsa, Pembangunan Perikanan Mesti Berkelanjutan

Kompas.com - 31/07/2019, 15:44 WIB
ADW,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Indonesia memiliki potensi besar dari sektor laut dan perikanan yang dapat menjadi penunjang bagi masa depan bangsa. Terlebih sebagai negara maritim, stok ikan negeri ini sangat melimpah.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, stok ikan nasional pada 2015 sebesar 7,3 juta ton. Angka ini meningkat pada 2016 menjadi 9,93 juta ton dan 12,541 juta ton pada 2017.

Karena potensi ikan yang melimpah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo mengimbau agar kekuatan itu digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Baca juga: Menteri Susi: Stok Ikan Indonesia Naik Jadi 12,5 Juta Ton

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut serta menjaga stok ikan terus meningkat, Bambang menjelaskan ada dua aspek yang perlu diperhatikan.

Pertama, yakni pengelolaan perikanan dengan menggambarkan tentang pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan.

Kedua, menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.

Bambang berharap, pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi domestik saja.

Baca juga: Konsumsi Ikan Warga Jakarta Masih Sangat Rendah

“Akan tetapi, juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan berkelanjutan," tutur dia saat menjadi pembicara di Seminar Nasional Road Map Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024, di Jakarta, Rabu (31/07/19).

Perubahan iklim

Di sisi lain, Bambang mengingatkan, perubahan iklim yang terjadi saat ini turut mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan.

Menurutnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (31/7/2019), ancaman perubahan iklim dan kenaikan suhu laut akan mempengaruhi arus migrasi ikan dan stok ikan.

"Peran pemerintah, akademisi, praktisi, riset dan sains sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam meminimalisir ancaman perubahan iklim tersebut. Kami memang tak bisa melawan alam, namun dapat menciptakan keseimbangan alam,” ucap Bambang.

Baca juga: Perubahan Iklim Bikin Gurita dan Kepiting Jadi Buta

Dia juga berharap, pembangunan perikanan nasional dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan gangguan yang menghambat keanekaragaman, struktur dan fungsi ekosistem.

Selain itu, sektor perikanan dapat dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional.

Dengan demikian, para nelayan lokal bisa diuntungkan karena hasil tangkapannya meningkat dan akhirnya berdampak pula pada pertumbuhan konsumsi ikan nasional.

“Saat ini produksi perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton dengan konsumsi nasional 50,69 kg per kapita. Ke depan akan terus kita tingkatkan agar produksi mencapai 10 juta ton lebih dan konsumsi mencapai 90 kg per kapita,” pungkasnya.

Terkini Lainnya
Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

Peringati Hati Antikorupsi Sedunia, Puan Maharani: Perempuan Harus Jadi Benteng Awal Melawan Korupsi

DPR
Titiek Soeharto: Perempuan  Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

Titiek Soeharto: Perempuan Punya Peran Penting untuk Mencegah Korupsi

DPR
Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

DPR
Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

Sampaikan Hasil Kerja DPR, Puan Pastikan Anggota DPR Bakal Kawal Aspirasi Rakyat

DPR
DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR RI Resmi Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi UU

DPR
Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

Resmi, DPR Tetapkan Pansus RUU Desain Industri dan Pansus RUU Hukum Perdata Internasional

DPR
Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen

Bangun Ikatan Emosional, DPR dan Jurnalis Parlemen Perkuat Komitmen "Open Parliament"

DPR
Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China

DPR
DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR RI–Parlemen Hungaria Bahas Kerja Sama di Bidang Pendidikan hingga Keamanan Siber

DPR
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar

DPR
Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

Tetapkan Pedoman Pengelolaan TVR Parlemen, DPR Perkuat Kualitas Penyiaran untuk Transparansi Informasi Publik

DPR
Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sampaikan Duka Cita, Adies Kadir Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

DPR
Puan Maharani Terima Kunjungan Ketua MPR China, Minta Kemitraan RI-China Ditingkatkan Lagi

Puan Maharani Terima Kunjungan Ketua MPR China, Minta Kemitraan RI-China Ditingkatkan Lagi

DPR
Wakil Ketua DPR: Hubungan RI–Hungaria Masuki Fase Kemitraan yang Semakin Konkret

Wakil Ketua DPR: Hubungan RI–Hungaria Masuki Fase Kemitraan yang Semakin Konkret

DPR
Komisi VII Sebut Penguatan Standardisasi Jadi Kunci Tata Kelola Industri Nasional

Komisi VII Sebut Penguatan Standardisasi Jadi Kunci Tata Kelola Industri Nasional

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com