Khawatir Kejati "Main Mata" dengan Politisi, Komisi III DPR Terbang ke NTT

Kompas.com - 28/07/2019, 12:26 WIB
Hotria Mariana,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi III DPR saat kunjungan kerja ke ke NTT.Dok. DPR RI Wakil Ketua Komisi III DPR saat kunjungan kerja ke ke NTT.

KOMPAS.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap kejaksaan dapat bekerja secara transparan dan profesional proses penegakkan hukum.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat melakukan kunjungan kerja ( kunker) ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun kunker tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi kedewanan sebagai pengawasan kepada seluruh mitra kerjanya.

"Kalau memang bersalah, siapun dia kalau ada buktinya silakan ditindak. Tapi kalau memang tidak ada buktinya, Jaksa harus berani bicara kepada publik, jangan orang diintimidasi oleh media sosial, jangan orang diadili oleh persepsi publik," kata Herman dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/7/2019).

Baca juga: Kejaksaan Agung Pastikan Tak Ada Negosiasi atau Kompetisi dengan KPK

Ia juga berpesan jangan sampai penegak hukum dapat diintervensi oleh sejumlah pihak, termasuk partai politik.

Pasalnya, menurut Herman, belakangan ini kerap muncul persepsi publik bahwa antara politisi dengan penegakkan hukum itu ada 'main mata'.

Persepsi publik dengan kacamata curiga tersebut tentu sangat mengganggu kepercayaan kepada DPR maupun kepercayaan kepada penegakan hukum.

"Karena persepsi publik antara politisi dengan jaksa ini main mata, ini yang menjadi kendala, bagaimana kita membangun penegakan hukum kita secara profesional," kata Herman.

Untuk menghindari persepsi Kejaksaan Tinggi ( Kejati) sebagai penegak hukum diharapkan bekerja secara transparan dan profesional.

Baca juga: KPK Tetapkan Aspidum Kejati DKI Jakarta sebagai Tersangka

"Kejati dan jajarannya, khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat hendaknya kejaksaan bertindak profesional," pinta Herman.

Adapun anggota Komisi III DPR yang turut ikut dalam rombongan diantaranya, Ihsan Sulistyo dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, Adis Kadir dari Fraksi Golkar, Mulyadi dari Fraksi Demokrat, Bahruddin Nashori dari Fraksi PKB, TB Soemandjaja dari Fraksi PKS, Hasan Lubis, Jacky Uly dari Fraksi Nasdem, dan Yosep Daniel Odang dari Fraksi Demokrat.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke