PT Pos Indonesia mengerahkan sedikitnya 75 mobil boks untuk mendistribusikan naskah ujian nasional (UN) ke tingkat Rayon di wilayah Jakarta, Minggu (17/4/2011).
KOMPAS.com - DPR mengaku tengah berupaya menyelamatkan PT Pos Indonesia yang kini tengah di ujung tanduk setelah terus mengalami krisis keuangan.
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebutkan, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di layanan pos ini punya nilai sejarah tinggi dalam mendampingi perjalanan kemerdekaan Indonesia.
Rieke menyuarakan pendapatnya saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
“Saya pribadi akan mempertahankan untuk tidak pailit, tanpa PT Pos Indonesia kita tidak akan pernah merdeka,” ujar Rieke sesuai keterangan tertulisnya.
Rieke Diah Pitaloka tengah berupaya membuat PT Indonesia tidak pailitUntuk tindakan lanjutan, Rieke meminta Pimpinan Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan rapat dengan direksi PT Pos Indonesia untuk membahas upaya penyelamatan.
Baca juga: Gaji Terlambat Dibayar, Pegawai PT Pos Indonesia Tuntut Pergantian Direksi
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, untuk berupaya lebih keras lagi.
"Saya minta perhatian khusus menyikapi kondisi PT Pos Indonesia. Ada banyak persoalan yang nanti akan saya buka. Sebagai yang bertanggung jawab, saya minta Pak Harry untuk tidak tinggal diam,” jelas Rieke.
