Punya Sejarah Panjang, DPR Tengah Berupaya Selamatkan PT Pos Indonesia

Mico Desrianto
Kompas.com - Kamis, 18 Juli 2019
Punya Sejarah Panjang, DPR Tengah Berupaya Selamatkan PT Pos Indonesiac07-17042011PT Pos Indonesia mengerahkan sedikitnya 75 mobil boks untuk mendistribusikan naskah ujian nasional (UN) ke tingkat Rayon di wilayah Jakarta, Minggu (17/4/2011).


KOMPAS.com -
DPR mengaku tengah berupaya menyelamatkan PT Pos Indonesia yang kini tengah di ujung tanduk setelah terus mengalami krisis keuangan.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebutkan, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di layanan pos ini punya nilai sejarah tinggi dalam mendampingi perjalanan kemerdekaan Indonesia.

Rieke menyuarakan pendapatnya saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

“Saya pribadi akan mempertahankan untuk tidak pailit, tanpa PT Pos Indonesia kita tidak akan pernah merdeka,” ujar Rieke sesuai keterangan tertulisnya.

Rieke Diah Pitaloka tengah berupaya membuat PT Indonesia tidak pailitDPR RI Rieke Diah Pitaloka tengah berupaya membuat PT Indonesia tidak pailit

Perlu diketahui, akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, PT Pos Indonesia terpaksa meminjam ke bank untuk menggaji para pegawainya.

Untuk tindakan lanjutan, Rieke meminta Pimpinan Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan rapat dengan direksi PT Pos Indonesia untuk membahas upaya penyelamatan.

Baca jugaGaji Terlambat Dibayar, Pegawai PT Pos Indonesia Tuntut Pergantian Direksi

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, untuk berupaya lebih keras lagi.

"Saya minta perhatian khusus menyikapi kondisi PT Pos Indonesia. Ada banyak persoalan yang nanti akan saya buka. Sebagai yang bertanggung jawab, saya minta Pak Harry untuk tidak tinggal diam,” jelas Rieke.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR