Pembahasan RUU Ekonomi Kreatif Resmi Diperpanjang

Anissa Dea Widiarini
Kompas.com - Rabu, 17 Juli 2019
Pembahasan RUU Ekonomi Kreatif Resmi DiperpanjangDok. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/07/2019).

KOMPAS.com – Rancangan Undang-undang ( RUU) Ekonomi Kreatif (Ekraf) resmi mendapat perpanjangan pembahasan setelah permohonannya disahkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI Agus Hermanto.

Menurut Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih, sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas RUU Ekraf, perpanjangan waktu dibutuhkan karena beberapa substansi dalam RUU masih menjadi perdebatan.

“Pembahasan klaster 1-6 sudah selesai. Namun, ada beberapa pasal yang pemerintah masih keberatan, seperti pasal yang mewajibkan pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif,” jelas Fikri.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2019), Fikri menjelaskan, pasal-pasal tersebut ditakutkan dapat menimbulkan efek menyandera karena berakibat hukum.

Baca jugaSedikit Lagi, DPR Rampungkan RUU Sumber Daya Alam

"Mereka meminta itu supaya tidak menjadi wajib, tetapi mungkin ada kata dapat," terangnya.

Salah satu poin krusial lainnya, lanjut Fikri, yakni penggunaan sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai jaminan pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada penilaian jaminan perbankan yang diakui untuk menilai HAKI.

“Secara lisan OJK sudah menyampaikan bisa, tapi memang valuasi HAKI sebagai jaminan perlu ditindaklanjuti,” terang Fikri usai Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 – 2019 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/07/2019).

Menurut dia, jika skema penggunaan sertifikat HAKI disetujui, ke depannya pekerja kreatif dapat lebih mudah mendapat akses permodalan.

Baca jugaDi Balik Tari Thengul Bojonegoro, Wayang 3 Dimensi hingga Terdaftar HAKI

“Mudah-mudahan sesudah perpanjangan waktu ini ada raker (rapat kerja), sehingga kami bersemangat RUU ini bisa disahkan sebelum periode berakhir," pungkasnya.

Selain RUU Ekraf, ada tiga RUU lain yang mendapat perpanjangan pembahasan. Ketiga RUU itu adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pertembakauan, dan RUU Daerah Kepulauan.

PenulisAnissa Dea Widiarini
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Lewat Pameran, Museum DPR Ingin Masyarakat Tahu Sejarah Parlemen RI
Lewat Pameran, Museum DPR Ingin Masyarakat Tahu Sejarah Parlemen RI
DPR
Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan
Ketua DPR: Karhutla Bisa Dicegah Jika Pemda Peduli Hutan
DPR
DPR RI Segera Bahas Penundaan Pengesahan RUU KUHP
DPR RI Segera Bahas Penundaan Pengesahan RUU KUHP
DPR
Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia
Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia
DPR
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit
Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit
DPR
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno
Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno
DPR
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air
DPR
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I
DPR
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
Acara HUT DPR RI Ditutup dengan Pertandingan Bulu Tangkis
DPR
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
Fadli Zon: Budaya Islam Telah Menyatu dengan Tradisi Daerah
DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
Kelima Capim KPK Hadir pada Rapat Paripurna DPR
DPR
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
DPR
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
DPR
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
DPR
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
DPR