Impor Masih Tinggi, DPR Minta Pemerintah Serius Penuhi Kebutuhan Bawang Putih

Mikhael Gewati
Kompas.com - Selasa, 16 Juli 2019
Impor Masih Tinggi, DPR Minta Pemerintah Serius Penuhi Kebutuhan Bawang Putih KOMPAS.ComOperasi Pasar Bawang Putih Murah di Polman Diborong Pedagang

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Hasanuddin AS meminta pemerintah serius memenuhi kebutuhan bawang putih di Indonesia. 

Politisi Fraksi PPP ini mengatakan seperti itu, karena selama ini impor bawang putih tak terhindarkan.

"Produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 5 persen kebutuhan nasional dan sisanya sebanyak 95 persen dipenuhi dengan impor," kata Hasanuddin seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hasanuddin sendiri mengatakan itu saat meninjau dan melakukan panen raya sentra pertanian bawang putih di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/7/2019).

Baca jugaAnies Sebut Pemprov DKI Diizinkan Impor Bawang Putih

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebenarnya program swasembada bawang putih telah dimulai sejak 2018.

Ketika itu Kementerian Pertanian ( Kementan) menggalakkan penanaman 11.000 hektar (ha) lahan untuk benih bawang putih. Pada 2019 jumlah tersebut akan ditambah menjadi sekitar 20 hingga 30 ha.

“Program ini harus terus berlanjut hingga tahun 2021 dengan target luas lahan bawang putih menjadi 100.000 ha. Dengan begitu target swasembada bawang putih bisa dicapai pada akhir 2021,” kata dia. 

Menurut politisi daerah pimilihan (dapil) Sumatera Barat I itu, jika ingin mewujudkan swasembada bawang putih, maka Indonesia membutuhkan 60.000 ha lahan tanam.

Baca jugaIni Cara Kementan Ubah Impor Bawang Putih Jadi Swasembada

“Jika dalam Kementan ingin mewujudkan swasembada bawang putih dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah harus benar-benar serius mengawal program tersebut. Pungkasnya

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2017 hanya ada 19.500 ton bawang putih yang dihasilkan oleh lahan seluas 2.146 ha.

Jumlah ini menyusut jika dibandingkan pada 2016 yang mampu memproduksi 21.150 ton bawang putih di lahan 2.407 ha.

Jika dihitung, memang produktivitasnya ada di kisaran 10 ton per ha. 

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR