Impor Masih Tinggi, DPR Minta Pemerintah Serius Penuhi Kebutuhan Bawang Putih

Kompas.com - 16/07/2019, 19:24 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Hasanuddin AS meminta pemerintah serius memenuhi kebutuhan bawang putih di Indonesia. 

Politisi Fraksi PPP ini mengatakan seperti itu, karena selama ini impor bawang putih tak terhindarkan.

"Produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 5 persen kebutuhan nasional dan sisanya sebanyak 95 persen dipenuhi dengan impor," kata Hasanuddin seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hasanuddin sendiri mengatakan itu saat meninjau dan melakukan panen raya sentra pertanian bawang putih di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/7/2019).

Baca jugaAnies Sebut Pemprov DKI Diizinkan Impor Bawang Putih

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebenarnya program swasembada bawang putih telah dimulai sejak 2018.

Ketika itu Kementerian Pertanian ( Kementan) menggalakkan penanaman 11.000 hektar (ha) lahan untuk benih bawang putih. Pada 2019 jumlah tersebut akan ditambah menjadi sekitar 20 hingga 30 ha.

“Program ini harus terus berlanjut hingga tahun 2021 dengan target luas lahan bawang putih menjadi 100.000 ha. Dengan begitu target swasembada bawang putih bisa dicapai pada akhir 2021,” kata dia. 

Menurut politisi daerah pimilihan (dapil) Sumatera Barat I itu, jika ingin mewujudkan swasembada bawang putih, maka Indonesia membutuhkan 60.000 ha lahan tanam.

Baca jugaIni Cara Kementan Ubah Impor Bawang Putih Jadi Swasembada

“Jika dalam Kementan ingin mewujudkan swasembada bawang putih dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah harus benar-benar serius mengawal program tersebut. Pungkasnya

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2017 hanya ada 19.500 ton bawang putih yang dihasilkan oleh lahan seluas 2.146 ha.

Jumlah ini menyusut jika dibandingkan pada 2016 yang mampu memproduksi 21.150 ton bawang putih di lahan 2.407 ha.

Jika dihitung, memang produktivitasnya ada di kisaran 10 ton per ha. 

Terkini Lainnya
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke