DPR: Revitalisasi Alur Pelabuhan Belawan Dibutuhkan untuk Dukung Operasional TPK Fase II

Anissa Dea Widiarini
Kompas.com - Senin, 15 Juli 2019
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera UtaraDok. Humas DPR RI Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara

KOMPAS.com – Pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan Fase II di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara (Sumut) sudah memasuki tahap akhir. Saat ini, pengembangan sudah mencapai 98 persen dan ditargetkan selesai akhir Juli 2019.

Guna mendukung operasional TPK Fase II, Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo mengusulkan, agar dilakukan revitalisasi alur pelayaran di Pelabuhan Belawan.

“Perlu alur laut yang lebar dan dalam untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Belawan," ungkap Sigit disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, baru-baru ini.

Dalam kunjungan kerja itu, Sigit didampingi oleh Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) M. Tohir, Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan Sugeng Wibowo, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Jece Julita Piris, dan Kepala Distrik Navigasi Belawan Abd. Azis.

Baca juga : Ini Tampilan Pelabuhan Sibolga yang Diklaim Terbaik se-Asia Pasifik

Menurut Sigit, pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I itu membutuhkan pelebaran dan pendalaman alur lintasan. Pasalnya, daerah sekitar pelabuhan memiliki tingkat sedimentasi tinggi.

Jika tidak segera direvitalisasi, Sigit khawatir sedimentasi akan menghambat aktivitas keluar masuk kapal.

“Sesuai Undang-undang (UU) Pelayaran, pengerukan alur ini menjadi tugas pemerintah dan sejauh ini belum dilaksanakan. Jadi, kami minta kepada Otoritas Pelabuhan Belawan untuk segera mengajukan usulan pengerukkan," papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Jece Julita Piris mengatakan, usulan pengerukan sudah disampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Perhubungan Laut, tapi belum terakomodir.

Baca juga : Pelabuhan Belawan Bakal Dipakai untuk Kargo Domestik

Jece menjelaskan, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/7/2019), untuk pengerukan alur dibutuhkan anggaran sebesar Rp 90 miliar per tahun.

Sebagai informasi, TPK Belawan Fase II akan memiliki panjang dermaga 350 meter, sehingga nantinya total tambahan dermaga mencapai 700 m.

Dengan rampungnya TPK Belawan Fase I dan II serta kondisi terminal peti kemas saat ini, kapasitas Pelabuhan Belawan diprediksi akan mencapai 2 juta teus per tahun.

Melalui pengembangan tersebut, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional, khususnya wilayah Sumut dan sekitarnya.

PenulisAnissa Dea Widiarini
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
DPR
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
DPR
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
DPR
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
DPR
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
DPR
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
DPR
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
DPR
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
DPR
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
DPR
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
DPR
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
DPR
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
DPR
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
DPR
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
DPR