DPR: Revitalisasi Alur Pelabuhan Belawan Dibutuhkan untuk Dukung Operasional TPK Fase II

Kompas.com - 15/07/2019, 17:39 WIB
Anissa Dea Widiarini,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera UtaraDok. Humas DPR RI Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara

KOMPAS.com – Pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan Fase II di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara (Sumut) sudah memasuki tahap akhir. Saat ini, pengembangan sudah mencapai 98 persen dan ditargetkan selesai akhir Juli 2019.

Guna mendukung operasional TPK Fase II, Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo mengusulkan, agar dilakukan revitalisasi alur pelayaran di Pelabuhan Belawan.

“Perlu alur laut yang lebar dan dalam untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Belawan," ungkap Sigit disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, baru-baru ini.

Dalam kunjungan kerja itu, Sigit didampingi oleh Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) M. Tohir, Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan Sugeng Wibowo, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Jece Julita Piris, dan Kepala Distrik Navigasi Belawan Abd. Azis.

Baca juga : Ini Tampilan Pelabuhan Sibolga yang Diklaim Terbaik se-Asia Pasifik

Menurut Sigit, pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I itu membutuhkan pelebaran dan pendalaman alur lintasan. Pasalnya, daerah sekitar pelabuhan memiliki tingkat sedimentasi tinggi.

Jika tidak segera direvitalisasi, Sigit khawatir sedimentasi akan menghambat aktivitas keluar masuk kapal.

“Sesuai Undang-undang (UU) Pelayaran, pengerukan alur ini menjadi tugas pemerintah dan sejauh ini belum dilaksanakan. Jadi, kami minta kepada Otoritas Pelabuhan Belawan untuk segera mengajukan usulan pengerukkan," papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Jece Julita Piris mengatakan, usulan pengerukan sudah disampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Perhubungan Laut, tapi belum terakomodir.

Baca juga : Pelabuhan Belawan Bakal Dipakai untuk Kargo Domestik

Jece menjelaskan, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/7/2019), untuk pengerukan alur dibutuhkan anggaran sebesar Rp 90 miliar per tahun.

Sebagai informasi, TPK Belawan Fase II akan memiliki panjang dermaga 350 meter, sehingga nantinya total tambahan dermaga mencapai 700 m.

Dengan rampungnya TPK Belawan Fase I dan II serta kondisi terminal peti kemas saat ini, kapasitas Pelabuhan Belawan diprediksi akan mencapai 2 juta teus per tahun.

Melalui pengembangan tersebut, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional, khususnya wilayah Sumut dan sekitarnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke