Fadli Zon: Pemadaman Listrik Rusak Citra dan Kredibilitas Pemerintah

Kompas.com - 05/08/2019, 18:07 WIB
Mikhael Gewati

Editor

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat dimintai keterangan tentang pemadaman listrik massal yang terjadi di Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).Dok. Humas DPR Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat dimintai keterangan tentang pemadaman listrik massal yang terjadi di Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).


KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemadaman listrik massal di wilayah Jakarta Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat dan Banten yang terjadi, Minggu (4/8/2019) telah merusak kredibilitas pemerintah.

"Pemadaman listrik secara massal ini tak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa, karena menjadi perhatian dunia sehingga merusak citra dan kredibilitas pemerintah. Masak urus listrik aja enggak becus," tukas dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut Fadli Zon pun meminta Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk bertanggung jawab atas pemadaman listrik massal tersebut. 

Pasalnya peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil ini telah menimbulkan kerugian besar di masyarakat

Baca juga: Menurut Fadli Zon, PLN Tidak Cukup Hanya Minta Maaf

"Misalnya Direksi PLN-nya atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawabannya," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, DPR RI melalui komisi terkait, akan memanggil pihak PLN untuk dimintai keterangan.

Ini karena, pemadaman listrik itu menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu persoalan yang krusial.

"Listrik ini kan sudah seperti nyawanya sebuah negara. Kalau negara enggak ada listriknya ya kaya apa? Dan ini sampai berjam-jam begitu, sampai mempengaruhi komunikasi," ucap Fadli.

Baca juga: Soal Mati Listrik, Fadli Zon: Yang Harusnya Kecewa Rakyat, Bukan Presiden

Fadli menegaskan tidak adanya pemberitahuan dari pihak PLN terkait kejadian tersebut, merupakan ciri-ciri negara yang gagal dalam pengurusannya.

"Saya kira apa yang terjadi kemarin listrik padam tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," pungkas Fadli 

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke