KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemadaman listrik massal di wilayah Jakarta Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat dan Banten yang terjadi, Minggu (4/8/2019) telah merusak kredibilitas pemerintah.
"Pemadaman listrik secara massal ini tak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa, karena menjadi perhatian dunia sehingga merusak citra dan kredibilitas pemerintah. Masak urus listrik aja enggak becus," tukas dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut Fadli Zon pun meminta Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk bertanggung jawab atas pemadaman listrik massal tersebut.
Pasalnya peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil ini telah menimbulkan kerugian besar di masyarakat
Baca juga: Menurut Fadli Zon, PLN Tidak Cukup Hanya Minta Maaf
"Misalnya Direksi PLN-nya atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawabannya," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, DPR RI melalui komisi terkait, akan memanggil pihak PLN untuk dimintai keterangan.
Ini karena, pemadaman listrik itu menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu persoalan yang krusial.
"Listrik ini kan sudah seperti nyawanya sebuah negara. Kalau negara enggak ada listriknya ya kaya apa? Dan ini sampai berjam-jam begitu, sampai mempengaruhi komunikasi," ucap Fadli.
Baca juga: Soal Mati Listrik, Fadli Zon: Yang Harusnya Kecewa Rakyat, Bukan Presiden
Fadli menegaskan tidak adanya pemberitahuan dari pihak PLN terkait kejadian tersebut, merupakan ciri-ciri negara yang gagal dalam pengurusannya.
"Saya kira apa yang terjadi kemarin listrik padam tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," pungkas Fadli