Bantu Rakyat Hadapi Hukum, DPR Mau Advokat Terapkan "Satu Desa, Satu Advokat"

Mikhael Gewati
Kompas.com - Kamis, 11 Juli 2019
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI), di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (11/07/2019).
Dok. Humas DPR Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI), di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (11/07/2019).

KOMPAS.com - Sebagai solusi dalam membantu masyarakat pedesaan menghadapi masalah hukum, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk melaksanakan program "Satu Desa, Satu Advokat".

"Saat ini desa sudah mendapatkan alokasi dana desa Rp 1 miliar. Pasti akan banyak hal hukum yang perlu dimengerti masyarakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tersandung masalah hukum di kemudian hari," kata Bambang saat menerima pengurus KAI, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (11/07/2019).

Adapun untuk menunjang kebutuhan opersional "Satu Desa, Satu Advokat", Bambang meminta KAI untuk bekerjasama dengan perusahaan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR). Jadi selain menggunakan anggaran internal, KAI bisa mendapatkan dana dari pihak lain.

"Langkah positif seperti ini bisa meningkatkan simpati publik terhadap profesi advokat, selain juga meningkatkan awareness masyarakat terhadap hukum," ujar Bamsoet, seperti dalam keterangan resminya.

Baca jugaKejaksaan Periksa 29 Saksi Kasus Korupsi Dana Desa di Tasikmalaya

Selain "Satu Desa, Satu Advokat", Bambang juga meminta KAI atau lembaga profesi advokat lainnya untuk memberbanyak Balai Pendidikan Advokat. Ini perlu karena saat ini profesi Advokat sedang digandrungi para siswa SMA yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Melalui Balai Pendidikan Advokat, KAI bisa menjadi fasilitator agar para mahasiswa hukum bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari para advokat yang sudah resmi berpraktek," kara dia

Hal ini, kata dia, diperlukan untuk menunjang pengetahuan yang sudah mahasiswa peroleh dari kampus. KAI ataupun lembaga advokat lainnya pun bisa langsung membuat program Balai Pendidikan Advokat sebagai salah satu program kerja organisasi, tanpa tak perlu menunggu dukungan lembaga negara.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR juga mengapresiasi langkah KAI yang membuat sistem digital dalam halaman website mereka, yaitu adanya kanal E-Court dan E-Lawyer.

Baca jugaSampaikan Laporan 2018, Ketua MA Banggakan Sistem "E-court"

Bekerjasama dengan Mahkamah Agung, kehadiran E-Court memudahkan advokat dalam melakukan proses hukum. Diantaranya mereka bisa melakukan perdaftaran, mendapatkan e-Skum, pembayaran yang semuanya dilakukan secara online

Sementara itu, dengan E-Lawyer bisa memberi kemudahan anggota KAI dalam mengurus perpanjangan kartu anggota yang akan habis masa berlakunya.

"Meski sudah ada inovasi itu, advokat dan lembaga peradilan juga punya tantangan menyediakan sarana digital yang bisa memudahkan masyarakat mengetahui sejauh mana progres laporan hukum yang telah mereka ajukan secara real time," pungkas Bamsoet.

Perlu diketahui, hadir dalam acara tersebut antara lain, Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Wakil Presiden KAI Umar Husein, Aldwin Rahadian, Henry Indraguna serta Pheo Hutabarat, Sekretaris Umum KAI Ibrahi dan Bendahara Umum KAI Yaqutina Kusumawardani.

PenulisMikhael Gewati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
DPR
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
DPR
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
DPR
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
DPR
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
DPR
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
DPR
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
DPR
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
DPR
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
DPR
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
DPR
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
DPR
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
DPR
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
DPR
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
DPR