Hadapi Ancaman Radikalisme, DPR Gandeng Dharma Wanita Jadi Mitra Pemerintah

Anissa Dea Widiarini
Kompas.com - Selasa, 9 Juli 2019
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo berfoto bersama pengurus Dharma Wanita Pusat (DWP), di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (08/07/2019).

Dok. Humas DPR Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo berfoto bersama pengurus Dharma Wanita Pusat (DWP), di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (08/07/2019).


KOMPAS.com
 — Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mulai menghadapi tantangan dari ideologi lainnya.

Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Contohnya aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, 19,4 persen ASN di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Data tersebut berasal dari survei Alvara Research yang dilakukan dari 10 September hingga 5 Oktober 2017 di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Baca jugaKunjungan ke Akademi TNI, Menhan Ingatkan Ancaman Radikalisme ke Taruna

Hal yang sama berlaku juga ke TNI. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, 3 persen personel TNI telah terpapar ideologi radikalisme.

Di sektor badan usaha milik negara (BUMN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan, 2 juta karyawan BUMN berpotensi terpapar radikalisme. 

Adapun di perguruan tinggi, Setara Institute melaporkan bahwa 10 perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar radikalisme.

Situasi tersebut jelas sangat mengkhawatirkan dan harus segera ditanggulangi agar jumlahnya tidak bertambah.

Gandeng pengurus Dharma Wanita

 

Hal inilah yang coba dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Contohnya baru-baru ini DPR menggandeng pengurus Dharma Wanita di berbagai kementerian dan lembaga untuk ikut andil mencegah masuknya ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan napas bangsa Indonesia.

“Kuncinya, ada pada pemberdayaan keluarga di mana perempuan adalah tiang fondasinya," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Dharma Wanita Pusat (DWP) di Ruang Kerja Ketua DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Bambang pun meyakini, kekuatan sebuah bangsa bisa dilihat dari kekuatan masing-masing keluarga.

Untuk itu, kata dia, jika setiap orangtua, khususnya kaum ibu, bisa mengamalkan Pancasila sedini mungkin di lingkungan keluarga, hal itu dapat semakin memperkokoh bangsa Indonesia agar terhindar dari radikalisme.

Baca jugaRadikalisme, Kampus, dan Religiusasi Pancasila

“Saya yakin, pada dasarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu selalu mengajarkan kebaikan kepada setiap anggota keluarganya,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/7/2019).

Karena itu, kata Bambang, Dharma Wanita ataupun organisasi perempuan lainnya harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah sehingga setiap kaum ibu bisa menjadi agen Pancasila.

Bambang memilih Dharma Wanita sebagai mitra pemerintah karena dinilai memiliki kekuatan yang luar biasa.

Sebab, Dharma Wanita terdiri dari seluruh istri pegawai ASN, istri dan janda pensiunan pegawai ASN, BUMN dan BUMD, istri dan janda pegawai dan/atau pensiunan perguruan tinggi negara badan hukum, dan masih banyak lagi.

Baca jugaKampus Tempat Pemajuan Bangsa, Bukan Tempat Radikalisme

"Selain membahas berbagai masalah domestik perempuan, kekuatan sosial Dharma Wanita yang tersebar sampai ke berbagai daerah di seluruh Indonesia harus dimaksimalkan untuk menjaga ideologi Pancasila,” kata Bambang.

Untuk itu, dia berharap, Dharma Wanita mampu mencabut radikalisme sampai ke akarnya sehingga berbagai ideologi transnasional tak lagi tumbuh di bumi Indonesia.

PenulisAnissa Dea Widiarini
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
DPR
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
DPR
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
DPR
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
DPR
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
DPR
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
DPR
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
DPR
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
DPR
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
DPR
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
DPR
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
DPR
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
DPR
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
DPR
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
DPR