Hadapi Ancaman Radikalisme, DPR Gandeng Dharma Wanita Jadi Mitra Pemerintah

KOMPAS.com — Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia mulai menghadapi tantangan dari ideologi lainnya.

Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Contohnya aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, 19,4 persen ASN di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Data tersebut berasal dari survei Alvara Research yang dilakukan dari 10 September hingga 5 Oktober 2017 di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Baca juga: Kunjungan ke Akademi TNI, Menhan Ingatkan Ancaman Radikalisme ke Taruna

Hal yang sama berlaku juga ke TNI. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, 3 persen personel TNI telah terpapar ideologi radikalisme.

Di sektor badan usaha milik negara (BUMN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan, 2 juta karyawan BUMN berpotensi terpapar radikalisme. 

Adapun di perguruan tinggi, Setara Institute melaporkan bahwa 10 perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar radikalisme.

Situasi tersebut jelas sangat mengkhawatirkan dan harus segera ditanggulangi agar jumlahnya tidak bertambah.

Gandeng pengurus Dharma Wanita

Hal inilah yang coba dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Contohnya baru-baru ini DPR menggandeng pengurus Dharma Wanita di berbagai kementerian dan lembaga untuk ikut andil mencegah masuknya ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan napas bangsa Indonesia.

“Kuncinya, ada pada pemberdayaan keluarga di mana perempuan adalah tiang fondasinya," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Dharma Wanita Pusat (DWP) di Ruang Kerja Ketua DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Bambang pun meyakini, kekuatan sebuah bangsa bisa dilihat dari kekuatan masing-masing keluarga.

Untuk itu, kata dia, jika setiap orangtua, khususnya kaum ibu, bisa mengamalkan Pancasila sedini mungkin di lingkungan keluarga, hal itu dapat semakin memperkokoh bangsa Indonesia agar terhindar dari radikalisme.

Baca juga: Radikalisme, Kampus, dan Religiusasi Pancasila

“Saya yakin, pada dasarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu selalu mengajarkan kebaikan kepada setiap anggota keluarganya,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/7/2019).

Karena itu, kata Bambang, Dharma Wanita ataupun organisasi perempuan lainnya harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah sehingga setiap kaum ibu bisa menjadi agen Pancasila.

Bambang memilih Dharma Wanita sebagai mitra pemerintah karena dinilai memiliki kekuatan yang luar biasa.

Sebab, Dharma Wanita terdiri dari seluruh istri pegawai ASN, istri dan janda pensiunan pegawai ASN, BUMN dan BUMD, istri dan janda pegawai dan/atau pensiunan perguruan tinggi negara badan hukum, dan masih banyak lagi.

Baca juga: Kampus Tempat Pemajuan Bangsa, Bukan Tempat Radikalisme

"Selain membahas berbagai masalah domestik perempuan, kekuatan sosial Dharma Wanita yang tersebar sampai ke berbagai daerah di seluruh Indonesia harus dimaksimalkan untuk menjaga ideologi Pancasila,” kata Bambang.

Untuk itu, dia berharap, Dharma Wanita mampu mencabut radikalisme sampai ke akarnya sehingga berbagai ideologi transnasional tak lagi tumbuh di bumi Indonesia.