DPR: Harusnya Pabrik Penghasil Plastik yang Dikenakan Cukai

Kompas.com - 08/07/2019, 16:29 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

DPR mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kritis menyikapi semua wacana kebijakan cukai plastik.DPR RI DPR mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kritis menyikapi semua wacana kebijakan cukai plastik.


KOMPAS.com -
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan seharusnya cukai plastik berfokus pada industri besar yang memproduksi barang berbahan plastik.

Hal tersebut diungkapkan Heri saat menyikapi wacana cukai kantong plastik yang akan naik dari semula Rp200 menjadi Rp500.

“Sebaiknya mulai dari hulu industri, bukan kantong plastik kresek karena akan langsung berimbas kepada rumah tangga," ujar Heri sesuai rilis yang Kompas.com terima, Senin (8/7/2019).

Selain rumah tangga, lanjut Heri, naiknya cukai kantong plastik juga akan mempersulit kehidupan para pemulung dan industri plastik UMKM. 

Baca jugaAprindo: Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Masih Tahap Sosialisasi

Lebih jauh Heri menjelaskan, pengenaan cukai justru tidak mempengaruhi secara signifikan penggunaan kantong plastik yang bermuara pada pengurangan sampah plastik.

"Harusnya yang kena cukai produk plastik industri yang waktu urainya lebih panjang daripada kantong kresek, seperti industri yang memproduksi polipropilena" ucap dia.

Sebagai informasi, polipropilena merupakan bahan kimia yang digunakan industri untuk memproduksi berbagai jenis barang plastik, seperti tali, wadah, gelas, kantong sampai komponen otomotif.

Untuk itu, dirinya turut mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kritis menyikapi semua wacana kebijakan cukai plastik nantinya.

Baca jugaKantong Plastik Tidak Gratis, Begini Kenyataannya di Lapangan

"Butuh kajian lebih lanjut agar tak mereduksi industri kecil yang bisa menimbulkan ancaman PHK dan relokasi pabrik plastik," papar Heri.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke