DPR: Harusnya Pabrik Penghasil Plastik yang Dikenakan Cukai

Mico Desrianto
Kompas.com - Senin, 8 Juli 2019
DPR mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kritis menyikapi semua wacana kebijakan cukai plastik.DPR RI DPR mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kritis menyikapi semua wacana kebijakan cukai plastik.


KOMPAS.com -
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan seharusnya cukai plastik berfokus pada industri besar yang memproduksi barang berbahan plastik.

Hal tersebut diungkapkan Heri saat menyikapi wacana cukai kantong plastik yang akan naik dari semula Rp200 menjadi Rp500.

“Sebaiknya mulai dari hulu industri, bukan kantong plastik kresek karena akan langsung berimbas kepada rumah tangga," ujar Heri sesuai rilis yang Kompas.com terima, Senin (8/7/2019).

Selain rumah tangga, lanjut Heri, naiknya cukai kantong plastik juga akan mempersulit kehidupan para pemulung dan industri plastik UMKM. 

Baca jugaAprindo: Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Masih Tahap Sosialisasi

Lebih jauh Heri menjelaskan, pengenaan cukai justru tidak mempengaruhi secara signifikan penggunaan kantong plastik yang bermuara pada pengurangan sampah plastik.

"Harusnya yang kena cukai produk plastik industri yang waktu urainya lebih panjang daripada kantong kresek, seperti industri yang memproduksi polipropilena" ucap dia.

Sebagai informasi, polipropilena merupakan bahan kimia yang digunakan industri untuk memproduksi berbagai jenis barang plastik, seperti tali, wadah, gelas, kantong sampai komponen otomotif.

Untuk itu, dirinya turut mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kritis menyikapi semua wacana kebijakan cukai plastik nantinya.

Baca jugaKantong Plastik Tidak Gratis, Begini Kenyataannya di Lapangan

"Butuh kajian lebih lanjut agar tak mereduksi industri kecil yang bisa menimbulkan ancaman PHK dan relokasi pabrik plastik," papar Heri.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
HUT Ke-78 DPR, Puan Ingatkan Anggota Dewan untuk Tak Marah-marah Saat Debat
HUT Ke-78 DPR, Puan Ingatkan Anggota Dewan untuk Tak Marah-marah Saat Debat
DPR
Anggota Paspampres Aniaya Warga Sampai Tewas, Lodewijk Minta Pemerintah Berikan Hukuman Setimpal
Anggota Paspampres Aniaya Warga Sampai Tewas, Lodewijk Minta Pemerintah Berikan Hukuman Setimpal
DPR
Sadar Belum Maksimal Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Puan Bakal Maksimalkan Fungsi dan Kewenangan DPR
Sadar Belum Maksimal Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Puan Bakal Maksimalkan Fungsi dan Kewenangan DPR
DPR
HUT Ke-78 DPR RI, Puan Paparkan Capaian DPR Selama Setahun
HUT Ke-78 DPR RI, Puan Paparkan Capaian DPR Selama Setahun
DPR
Anggota Paspampres Aniaya Pemuda hingga Tewas, Fadli Zon: Tidak Berperikemanusiaan, Sangat Sadis
Anggota Paspampres Aniaya Pemuda hingga Tewas, Fadli Zon: Tidak Berperikemanusiaan, Sangat Sadis
DPR
Wakil Ketua DPR Harap Kroasia Bisa Jadi Pintu Masuk Eskpor CPO Indonesia ke Eropa
Wakil Ketua DPR Harap Kroasia Bisa Jadi Pintu Masuk Eskpor CPO Indonesia ke Eropa
DPR
Indra Iskandar Paparkan Peran Setjen DPR dalam Bantu Legislatif Hasilkan UU
Indra Iskandar Paparkan Peran Setjen DPR dalam Bantu Legislatif Hasilkan UU
DPR
Biaya Pemilu Besar, DPR Minta Pemerintah Kaji Kembali Sistem Pemilu yang Sudah Ada
Biaya Pemilu Besar, DPR Minta Pemerintah Kaji Kembali Sistem Pemilu yang Sudah Ada
DPR
Bertemu Mahasiswa Malaysia, Sufmi Dasco: Dunia Berharap Besar pada ASEAN, Khususnya Indonesia-Malaysia
Bertemu Mahasiswa Malaysia, Sufmi Dasco: Dunia Berharap Besar pada ASEAN, Khususnya Indonesia-Malaysia
DPR
Atasi Polusi Udara di Jakarta, Komisi IV Segera Bentuk Panitia Kerja
Atasi Polusi Udara di Jakarta, Komisi IV Segera Bentuk Panitia Kerja
DPR
Buleleng Jadi Kabupaten Termiskin di Bali, Ribuan Warga Minta Gus Imin Perjuangkan Pembangunan Bandara Bali Utara
Buleleng Jadi Kabupaten Termiskin di Bali, Ribuan Warga Minta Gus Imin Perjuangkan Pembangunan Bandara Bali Utara
DPR
Wapres Berkantor di Papua, Wakil Ketua DPR: Bagus, Bisa Potong Rantai Komando
Wapres Berkantor di Papua, Wakil Ketua DPR: Bagus, Bisa Potong Rantai Komando
DPR
Wakil Ketua DPR Sebut Wacana Kemenkominfo Sensor Konten Platform OTT Perlu Dikaji
Wakil Ketua DPR Sebut Wacana Kemenkominfo Sensor Konten Platform OTT Perlu Dikaji
DPR
Polusi Udara Semakin Buruk, Anggota Komisi IV DPR Minta Penanganannya Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
Polusi Udara Semakin Buruk, Anggota Komisi IV DPR Minta Penanganannya Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
DPR
Tekankan Pentingnya Politik Pembangunan Indonesia, Puan Singgung RPJPN 2025-2045
Tekankan Pentingnya Politik Pembangunan Indonesia, Puan Singgung RPJPN 2025-2045
DPR