DPR: Harusnya Pabrik Penghasil Plastik yang Dikenakan Cukai

Kompas.com - 08/07/2019, 16:29 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com -
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan seharusnya cukai plastik berfokus pada industri besar yang memproduksi barang berbahan plastik.

Hal tersebut diungkapkan Heri saat menyikapi wacana cukai kantong plastik yang akan naik dari semula Rp200 menjadi Rp500.

“Sebaiknya mulai dari hulu industri, bukan kantong plastik kresek karena akan langsung berimbas kepada rumah tangga," ujar Heri sesuai rilis yang Kompas.com terima, Senin (8/7/2019).

Selain rumah tangga, lanjut Heri, naiknya cukai kantong plastik juga akan mempersulit kehidupan para pemulung dan industri plastik UMKM. 

Baca jugaAprindo: Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Masih Tahap Sosialisasi

Lebih jauh Heri menjelaskan, pengenaan cukai justru tidak mempengaruhi secara signifikan penggunaan kantong plastik yang bermuara pada pengurangan sampah plastik.

"Harusnya yang kena cukai produk plastik industri yang waktu urainya lebih panjang daripada kantong kresek, seperti industri yang memproduksi polipropilena" ucap dia.

Sebagai informasi, polipropilena merupakan bahan kimia yang digunakan industri untuk memproduksi berbagai jenis barang plastik, seperti tali, wadah, gelas, kantong sampai komponen otomotif.

Untuk itu, dirinya turut mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kritis menyikapi semua wacana kebijakan cukai plastik nantinya.

Baca jugaKantong Plastik Tidak Gratis, Begini Kenyataannya di Lapangan

"Butuh kajian lebih lanjut agar tak mereduksi industri kecil yang bisa menimbulkan ancaman PHK dan relokasi pabrik plastik," papar Heri.

Terkini Lainnya
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke