Soal Kebijakan TKDD Harus Ada Aspirasi Dapil, DPR dan Pemerintah Satu Suara

Mico Desrianto
Kompas.com - Rabu, 3 Juli 2019
Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan KemenkeuDPR RI Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi reaksi pemerintah yang satu suara dalam menyikapi rencana pembaharuan mekanisme pembahasan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD).

Menurut rencana, pada 2020 nanti penentuan kebijakan TKDD akan berdasarkan aspirasi daerah pemilihan Anggota DPR RI.

Dengan adanya langkah tersebut, Riefky menilai jika keterbatasan anggota DPR dalam menyuarakan aspirasi yang mereka bawa dari daerah pemilihan (Dapil) terkait TKDD bisa teratasi.

"Karena kami memiliki sumpah jabatan kepada masyarakat di dapil (daerah pemilihan), sehingga mekanisme untuk menyalurkan aspirasi mereka harus ada," ucap Riefky di Jakata, sesuai keterangan tertulisnya, Rabu (3/7/2019).

Baca jugaJokowi: Jangan Biarkan Dana Desa Kembali Lagi ke Jakarta...

Untuk mematangkan rencana tersebut, Banggar DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelar rapat membahas kebijakan TKDD dalam RAPBN Tahun 2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2019) lalu.

Dalam waktu dekat, pemerintah bersama Banggar DPR RI akan melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai teknis dan pembentukan tim perumus.

Riefky berharap, hal tersebut dapat digelar setelah penyampaian laporan nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah pada Agustus mendatang.

"Kami serahkan perumusannya kepada Kemenkeu yang lebih paham dalam hal pengelolaan dan mekanismenya yang tentunya berlandaskan transparansi serta keterbukaan kepada publik," jelas Riefky.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Perkuat Solidaritas di Masa Pandemi, Muhaimin Iskandar Dukung Aplikasi Kupon Makan
Perkuat Solidaritas di Masa Pandemi, Muhaimin Iskandar Dukung Aplikasi Kupon Makan
DPR
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR