Soal Kebijakan TKDD Harus Ada Aspirasi Dapil, DPR dan Pemerintah Satu Suara

Mico Desrianto
Kompas.com - Rabu, 3 Juli 2019
Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan KemenkeuDPR RI Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi reaksi pemerintah yang satu suara dalam menyikapi rencana pembaharuan mekanisme pembahasan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD).

Menurut rencana, pada 2020 nanti penentuan kebijakan TKDD akan berdasarkan aspirasi daerah pemilihan Anggota DPR RI.

Dengan adanya langkah tersebut, Riefky menilai jika keterbatasan anggota DPR dalam menyuarakan aspirasi yang mereka bawa dari daerah pemilihan (Dapil) terkait TKDD bisa teratasi.

"Karena kami memiliki sumpah jabatan kepada masyarakat di dapil (daerah pemilihan), sehingga mekanisme untuk menyalurkan aspirasi mereka harus ada," ucap Riefky di Jakata, sesuai keterangan tertulisnya, Rabu (3/7/2019).

Baca jugaJokowi: Jangan Biarkan Dana Desa Kembali Lagi ke Jakarta...

Untuk mematangkan rencana tersebut, Banggar DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelar rapat membahas kebijakan TKDD dalam RAPBN Tahun 2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2019) lalu.

Dalam waktu dekat, pemerintah bersama Banggar DPR RI akan melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai teknis dan pembentukan tim perumus.

Riefky berharap, hal tersebut dapat digelar setelah penyampaian laporan nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah pada Agustus mendatang.

"Kami serahkan perumusannya kepada Kemenkeu yang lebih paham dalam hal pengelolaan dan mekanismenya yang tentunya berlandaskan transparansi serta keterbukaan kepada publik," jelas Riefky.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
GSMS 2022 Anugerahi Media Sosial DPR RI Jadi Media Sosial Lembaga Paling Aktif
DPR
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
Wakil Ketua DPR Lodewijk Resmikan Pengangkatan Panglima TNI Yudo Margono
DPR
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
Terjadi Kekerasan PRT di Pemalang, Anggota Komisi IV: Benar-benar Kejam dan Biadab
DPR
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru, Puan Maharani: Semoga Amanah
DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
MKD DPR RI Awards 2022, Penghargaan untuk Penegak Etika DPR
DPR
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
Terjadi Longsor di Kalsel, Komisi VII Minta Kementerian ESDM Evaluasi Perusahaan Tambang
DPR
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Anggota Komisi VI Serap Aspirasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
DPR
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan
DPR
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha
DPR
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah
DPR
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat
DPR
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai
DPR
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air
DPR
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia
DPR
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
221.000 WNI Overstay di Arab Saudi, Puan Sebut Negara Harus Lindungi WNI di Mana Pun Mereka Berada
DPR