DPR: Bantuan Pemerintah untuk Petani Sawit di Jambi Belum Efektif

Hotria Mariana
Kompas.com - Selasa, 2 Juli 2019
DPR: Bantuan Pemerintah untuk Petani Sawit di Jambi Belum EfektifDok. DPR-

KOMPAS.com - Bantuan Pemerintah untuk para petani sawit di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi dinilai masih belum efektif dan tersosialisasi dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Elviana saat menghadiri rapat dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Jambi, Jumat (28/6/2019) lalu.

Adapun bantuan yang dimaksud adalah berupa dana Rp 25 juta untuk per hektar lahan sawit.

Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit oleh BPDPKS.

“Panja (Panitia Kerja) Kelapa Sawit di Komisi XI yang akan bekerja untuk mengevaluasi bagaimana program andalan dari BPDPKS tersebut terserap dengan baik,” ujar Elviana.

Baca jugaNilai Dana BPDP Tak Adil, Petani Sawit Keluarkan 5 Tuntutan

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Perbankan dan Kelompok Petani Sawit itu, Elviana juga menemukan fakta lain.

Ia mengatakan, kelompok-kelompok petani sawit yang berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) di Jambi tidak mengetahui adanya dana hibah tersebut.

Akibatnya, masih banyak para petani yang terjerat dengan penawaran perusahaan besar, ada pula yang pinjam dana ke bank.

“Sebenarnya kalau mereka (petani) paham, itu Rp 25 juta bukan pinjaman, tapi hibah yang diberikan BPDPKS kepada kelompok tani yang sudah memenuhi syarat,” jelasnya.

Baca jugaSerahkan Sertifikat Tanah, Jokowi Minta Petani Sawit Tidak Konsumtif

Permasalahan semakin rumit, lantaran adanya kesalahan informasi antara BPDPKS dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Akibatnya dana hibah melalui BPDPKS di Kabupaten Tebo serapannya masih nol.

Terkait hal tersebut, BPDPKS menanggapi itu terjadi karena laporan verifikasi belum disampaikan.

Di lain pihak, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tebo menuding bahwa pihak BPDPKS yang selalu mengulur waktu.

"Setelah ini saya akan bertemu dengan para kepala dinas povinsi dan kabupaten untuk menindaklanjuti perihal dana hibah BPDPKS ini.” tegas Elviana.

PenulisHotria Mariana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR