DPR: Bantuan Pemerintah untuk Petani Sawit di Jambi Belum Efektif

Kompas.com - 02/07/2019, 15:22 WIB
Hotria Mariana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bantuan Pemerintah untuk para petani sawit di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi dinilai masih belum efektif dan tersosialisasi dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Elviana saat menghadiri rapat dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Jambi, Jumat (28/6/2019) lalu.

Adapun bantuan yang dimaksud adalah berupa dana Rp 25 juta untuk per hektar lahan sawit.

Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit oleh BPDPKS.

“Panja (Panitia Kerja) Kelapa Sawit di Komisi XI yang akan bekerja untuk mengevaluasi bagaimana program andalan dari BPDPKS tersebut terserap dengan baik,” ujar Elviana.

Baca jugaNilai Dana BPDP Tak Adil, Petani Sawit Keluarkan 5 Tuntutan

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Perbankan dan Kelompok Petani Sawit itu, Elviana juga menemukan fakta lain.

Ia mengatakan, kelompok-kelompok petani sawit yang berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) di Jambi tidak mengetahui adanya dana hibah tersebut.

Akibatnya, masih banyak para petani yang terjerat dengan penawaran perusahaan besar, ada pula yang pinjam dana ke bank.

“Sebenarnya kalau mereka (petani) paham, itu Rp 25 juta bukan pinjaman, tapi hibah yang diberikan BPDPKS kepada kelompok tani yang sudah memenuhi syarat,” jelasnya.

Baca jugaSerahkan Sertifikat Tanah, Jokowi Minta Petani Sawit Tidak Konsumtif

Permasalahan semakin rumit, lantaran adanya kesalahan informasi antara BPDPKS dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Akibatnya dana hibah melalui BPDPKS di Kabupaten Tebo serapannya masih nol.

Terkait hal tersebut, BPDPKS menanggapi itu terjadi karena laporan verifikasi belum disampaikan.

Di lain pihak, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tebo menuding bahwa pihak BPDPKS yang selalu mengulur waktu.

"Setelah ini saya akan bertemu dengan para kepala dinas povinsi dan kabupaten untuk menindaklanjuti perihal dana hibah BPDPKS ini.” tegas Elviana.

Terkini Lainnya
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke