PHK Tembus 26.454 Pekerja, Puan Desak Pemerintah Proaktif Lindungi Tenaga Kerja

Kompas.com - 23/05/2025, 14:08 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera bertindak proaktif dalam menghadapi lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat. 

Hingga 20 Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 26.454 pekerja telah di-PHK, angka yang menunjukkan krisis ketenagakerjaan kian memburuk.

"Demokrasi tidak boleh hanya berhenti di bilik suara. Demokrasi sejati harus menyentuh ‘dapur’ rakyat, termasuk memberikan perlindungan ekonomi yang layak," tegas Puan seperti yang dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, angka PHK yang terus naik bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa pemerintah harus segera merespons dengan kebijakan konkret dan menyeluruh.

"Demokrasi bukan hanya menjamin hak politik, tetapi juga hak ekonomi, yaitu hak untuk hidup makmur dan sejahtera," ujar mantan Menko PMK itu.

Baca juga: Emiten Mur dan Baut Mitra Angkasa Sejahtera (BAUT) Bidik Omzet Rp 160,6 Miliar

Puan mendorong pemerintah menyiapkan strategi mitigasi yang jelas guna menekan laju pengangguran. 

Ia menekankan pentingnya program padat karya, pelatihan ulang bagi pekerja terdampak, dan dialog terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Pemerintah tidak boleh hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang kini nasibnya terancam," ucap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga menyoroti tantangan struktural yang selama ini menghambat kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan di sektor ketenagakerjaan.

Puan memastikan DPR akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Baca juga: Jalan Panjang Driver Ojol Menuju Kesejahteraan

"Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera," ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

“DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan mendukung setiap kebijakan negara yang membuka jalan bagi rakyat untuk keluar dari masalah ekonomi, demi menciptakan kehidupan yang nyaman, tenteram, dan sejahtera,” sambung Puan.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk menghadapi gelombang PHK, termasuk dari pelaku usaha sebagai pemberi kerja.

Menurutnya, memastikan kesejahteraan rakyat merupakan amanat konstitusi, salah satunya melalui jaminan atas pekerjaan yang layak.

Baca juga: Jasa Raharja Pastikan Jaminan dan Santunan untuk Korban Kecelakaan KA Vs Sepeda Motor di Magetan

“Membangun Indonesia yang besar membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

“Negara tidak boleh hanya menjadi penonton saat rakyat kehilangan pekerjaan. Diperlukan kerja bersama agar lahir kebijakan konkret yang mampu menyelamatkan para tenaga kerja Indonesia,” lanjut Puan.

Terkini Lainnya
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR
Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

DPR
WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

DPR
Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

DPR
Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

DPR
HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

DPR
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

DPR
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

DPR
Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

DPR
Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

DPR
BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke