Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sudin.KOMPAS.com - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sudin mengatakan, pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) pada pekan depan untuk menindaklanjuti dan menyelidiki kondisi polusi udara yang memburuk di wilayah Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa panja tersebut akan dibentuk bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai mitra dari Komisi IV DPR.
"Nanti panja itu kami umumkan waktu rapat kerja dengan LHK. Rencananya minggu depan," kata Sudin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/8/2023).
Ia mengatakan, panja akan terlebih dahulu disepakati bersama perwakilan pemerintah, setelah itu mereka akan langsung bekerja.
Baca juga: 3 Cara Mencegah Dampak Polusi Udara pada Kulit
Menurut Sudin, polemik polusi udara bukan hanya tanggung jawab Kementerian LHK.
Ia mengaku mendapat laporan Kementerian LHK tidak mendapatkan informasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang banyaknya produksi kendaraan.
"Jadi tanggapan saya perihal polusi udara di Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian LHK, tetapi tanggung jawab beberapa kementerian. Saya tanyakan dengan Kementerian LHK, ada nggak pelaporan pembuatan atau produksi motor atau mobil dari Kemenperin, mereka bilang tidak ada," ujar Sudin.
Sudin menilai besarnya jumlah emisi gas buang berasal dari sepeda motor, mobil, polusi dari pabrik, dan penggunaan batu bara.
Baca juga: Kurangi Polusi Udara, PLN IP Berupaya Tekan Emisi PLTU Batu Bara
Menurutnya, pemberlakuan work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) sekadar solusi jangka pendek sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi polemik polusi udara untuk jangka panjang.
"Mau WFH, kalau cuma dua bulan kan hanya (sementara). Ini kan bukan langkah yang jangka panjang, ini kan hanya sekadar sementara. (Hal) yang kita pikirkan jangka panjang bagaimana," ucap Sudin.
