Buleleng Jadi Kabupaten Termiskin di Bali, Ribuan Warga Minta Gus Imin Perjuangkan Pembangunan Bandara Bali Utara

Kompas.com - 22/08/2023, 20:31 WIB
I Jalaludin S,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ribuan masyarakat Buleleng, Bali menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Bandara Bali Utara kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.

Warga berharap, pria yang akrab disapa Gus Imin itu menyampaikan aspirasi itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski proyek bandara tersebut dikeluarkan dari proyek strategis nasional (PSN).

Gus Imin mengatakan, pihaknya akan menemui Presiden Jokowi dengan membawa aspirasi tersebut sehingga segera bisa diwujudkan. 

“Saya selama ini tidak banyak minta dengan Presiden (Jokowi)," katanya saat bertatap muka dengan masyarakat di di Gedung Imaco Pelabuhan Buleleng, Bali, Selasa (22/8/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sepakat bandara di Buleleng harus segera terwujud. 

Baca juga: Bakal Temui Jokowi soal Bandara Bali Utara, Cak Imin: PKB Tak Pernah Minta Apa-apa, Satu Ini Saja

"Kali ini, saya minta kepada beliau untuk benar-benar memperhatikan dan memberi percepatan dan kemudahan terwujudnya bandara di Buleleng,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa. 

Dia menilai, aspirasi itu sepatutnya sejak dulu disampaikan kepadanya agar segera diteruskan kepada Jokowi.

“Kenapa baru sekarang disampaikan ke saya, kenapa tidak dulu-dulu. Ini juga menjadi perhatian," kata Gus Imin.

Pada kesempatan itu, penglingsir Puri Agung Singaraja AA Ngurah Ugrasena mengatakan, pihaknya hadir bukan untuk berkeluh kesah, tetapi untuk menyampaikan fakta bahwa Buleleng merupakan Kabupaten termiskin di Bali. 

“Beda sama Bali Selatan yang bergelimang Dollar," katanya. 

Baca juga: Main Mata Cak Imin ke PDI-P, Tinggalkan Prabowo atau Trik Tambah Daya Tawar?

Oleh karena itu, Ugrasenam berharap kepada Gus Imin dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memperjuangkan kebangkitan Buleleng menjadi kota yang maju seperti dahulu.

"Kami ini anak kandung, bukan anak tiri. Maka kami ingin Buleleng ini harus bangkit, harus kembali menjadi kota yang besar dan rakyat yang maju," tegasnya.

Sementara itu, penghulu Desa Adat Buleleng Jro Sridana menyatakan, Buleleng dan sejumlah kabupaten di pesisir utara Bali selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Imbasnya, kata dia, kemajuan dan kesejahteraan warga Buleleng berbanding terbalik dengan kondisi warga di wilayah pesisir selatan Bali, atau di kawasan Denpasar dan sekitarnya.

"Saya mohon kepada bapak Muhaimin bagaimana bisa memperjuangkan penyetaraan Bali Utara dan Bali Selatan. Salah satunya dengan merealisasi Bandara Internasional Bali Utara," katanya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketum Yayasan Keris Bali Jro Ismaya Jaya. dia mengatakan, Bandara Bali Utara mempunyai peran strategis bagi warga Buleleng, Bangli, dan Karangasem.

Baca juga: Terduga Teroris di BUMN Ditangkap, Cak Imin: Bukannya Sudah Bersih-bersih?

"Bandara Bali Utara ini sangat penting bagi kami warga Buleleng, Gus. Karena dengan bandara ini, ada tiga kabupaten yang akan disejahterakan, yaitu Bangli, Karangasem dan tentu juga tuan rumah, Buleleng," kata Ismaya.

Terkini Lainnya
Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

DPR
Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

DPR
DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR
Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

DPR
DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR
Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

DPR
Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

DPR
Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

DPR
Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

DPR
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com