Maksimalkan Potensi Pariwisata dan Perikanan Papua, Anggota DPR Minta Menhub Buat Grand Design Transportasi
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas.KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yan Permenas Mandenas mengatakan, potensi sektor perikanan dan pariwisata di Papua sangat tinggi.
Untuk itu, dia meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuat desain besar (grand design) untuk menyusun ulang jalur transportasi di Papua.
"Saya akan minta mereka harus membuat grand design ulang terkait dengan jalur transportasi yang ada di wilayah timur,” katanya dalam serap aspirasi warga di distrik Aimando Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Rabu (3/5/2023).
Pembuatan grand desain tersebut, kata Yan, akan berguna dalam mengatur jalur transportasi, termasuk udara, sehingga dapat mendukung potensi wisata ekonomi masyarakat Papua.
“Dengan begitu pengembangan potensi wisata ekonomi masyarakat di wilayah timur, di wilayah- wilayah terisolasi ini bisa berkembang dengan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/5/2023).
Yan juga meminta grand design tersebut memuat tentang strategi percepatan pengembangan pariwisata dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) vokasi yang bisa mendukung aktivitas pariwisata di setiap daerah.
“Daerah yang memang menjadi tujuan destinasi wisata domestik maupun internasional kalau bisa dilakukan,” pintanya.
Politisi asal Papua Tengah itu menyebutkan, hal tersebut dapat membuat masyarakat dengan sendirinya mampu mengelola potensi wisata yang mereka miliki.
Dia mencontohkan, di Aimando Padaido dapat dikembangkan wisata bawah laut, wisata diving, wisata permukaan air, surfing, snorkeling, dan wisata pantai.
“Banyak sekali pulau-pulau yang indah untuk orang bisa beristirahat dan melakukan aktivitas lain, termasuk juga mancing. Ini cukup potensial," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR Dorong UU Perampasan Aset, Solusi Atasi Gaya Hidup Mewah ASN hingga Polisi
Yan menambahkan, jalur navigasi udara ke Papua yang dimiliki melalui connecting flight dari Jakarta-Makassar sampai dengan daerah-daerah lain di Papua saat ini sangat kacau.
Oleh karena itu, dia akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat ke depan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menhub.
Dia berkomitmen mendorong penyusunan ulang grand design transportasi udara di wilayah timur sehingga ke depan ada asas keadilan yang didapatkan dari pemerintah pusat.
“Dengan begitu, pengembangan potensi wisata ekonomi masyarakat di wilayah timur dan di wilayah- wilayah terisolasi lainnya bisa berkembang dengan baik," terangnya.
Oleh karenanya, Yan menilai, butuh tenaga terampil dan kebijakan pemerintah untuk membuat grand design terkait dengan daerah wisata di Papua, baik dari konektivitas transportasi udara, laut, dan darat.
Baca juga: Eks Sekjen Kemenhan Sebut Komisi I DPR Setujui Pengadaan Satelit Slot Orbit 123
Kasus pemerataan BBM
Lebih lanjut, Yan membahas soal sektor perikanan di wilayah Indonesia Timur yang sangat potensial, terapi tidak didukung alokasi bahan bakar minyak (BBM) subsidi pemerintah.
Oleh karenanya, kata dia, masih ada penimbunan BBM di Papua yang dijual secara ilegal. Hal ini membuat masyarakat harus membeli BBM bukan dengan harga subsidi dari pemerintah, tetapi dengan harga industri, baik itu jenis solar maupun pertamax.
“Kalau di seluruh (wilayah) Papua ini polisi benar-benar serius menyelidiki masalah kasus BBM, banyak sekali masalah di sini,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Yan mengaku telah berkeliling terkait masalah BBM dan selalu menjadi masalah utama di Papua, terutama di Biak.
“Sebab, rata-rata masyarakat di Biak mencari ikan dengan menggunakan perahu motor. Itu sangat bergantung dengan ke BBM," ujarnya.
Baca juga: Agar Berdampak kepada Masyarakat, Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Kedepankan Nilai Budaya
Dia pun mempertanyakan niat baik pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan mengedepankan asas pemerataan dan keadilan.
Menurutnya, pembangunan yang saat ini terjadi adalah diskriminasi dari sisi pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara.
“Pembangunan di wilayah barat dan wilayah tengah berkembang, sedangkan wilayah timur berjalan di tempat karena semua terkonsentrasi di satu titik,” ujar Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.
