Puan dan Anggota Baru DPR Punya 3 Masalah Dasar yang Perlu Dibenahi

Christoforus Ristianto
Kompas.com - Rabu, 2 Oktober 2019
Puan dan Anggota Baru DPR Punya 3 Masalah Dasar yang Perlu DibenahiANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Saiful Mujani Research Centre Sirojudin Abbas menilai, terdapat sejumlah persoalan yang mesti dibenahi oleh Ketua DPR RI periode 2019-2024, yakni Puan Maharani.

"Puan dan anggota baru DPR mesti memperbaiki tiga masalah dasar yang jadi persoalan di DPR periode sebelumnya, yakni citra dan kepercayaan publik yang rendah, komitmen kinerja yang kurang, dan minimnya produktivitas," ujar Sirojuddin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

Sirojudin menjelaskan, tiga masalah dasar itu bisa terlihat terkait unjuk rasa mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil soal rancangan undang-undang (RUU) bermasalah.

Baca juga: Puan Maharani Jadi Ketua DPR: Raih Suara Terbanyak Pileg, Minta Restu Ibu, hingga Ingin Jadi Inspirasi...

Keterlibatan masyarakat sipil yang rendah dalam perumusan RUU membuat peran anggota DPR dalam legislasi diragukan.

"Anggota baru DPR diharapkan bisa memperbaiki kinerja di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan," ujar Sirojudin.

"Fungsi sebagai perwakilan rakyat atau representasi juga perlu diperbaiki karena selama ini tidak diperhatikan," tuturnya.

Guna menjaga mandat perwakilan rakyat, lanjut Sirojudin, anggota parlemen juga perlu membenahi pola komunikasi DPR dengan berbagai kalangan masyarakat, seperti mahasiswa, masyarakat sipil, akademisi, dan lainnya.

"Masalah komunikasi, terutama dengan elemen masyarakat menyebabkan kinerja DPR periode lalu dicitrakan buruk oleh publik," kata dia.

Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR RI terpilih periode 2019-2024 dan dilantik pada Senin (1/10/2019).

Baca juga: Tugas Baru dari Sang Ibu untuk Puan Maharani...

Puan menyatakan, DPR lima tahun ke depan tidak akan banyak membuat undang-undang (UU). DPR di bawah kepemimpinannya, kata dia, akan fokus pada RUU prioritas.

"Harapan saya DPR ke depan itu tidak perlu memuat produk UU terlalu banyak, namun kita pilih yang jadi prioritas dan itu akan jadi fokus bagi DPR ke depan yang berguna untuk bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengatakan, DPR periode sebelumnya sudah menunda delapan RUU yaitu RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RKUHP, RUU Koperasi, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU PKS, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Menurut dia, UU itu akan dijadikan prioritas dengan mekanisme dan tata tertib yang akan dibuat.

PenulisChristoforus Ristianto
EditorBayu Galih
Terkini Lainnya
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
Komisi V Imbau BMKG, Basarna, dan BPWS Berkoordinasi dengan DPR RI
DPR
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
Komisi VI DPR Upayakan Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999
DPR
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
Selandia Baru Ajak Indonesia Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel
DPR
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
Komisi VIII DPR: 4 Persen Penduduk Indonesia Anggap Pancasila Bertentangan dengan Syariat Islam
DPR
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB
DPR
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY
DPR
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI
DPR
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya
DPR
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
Puan kepada Brimob: Jangan Kompromi dengan Teroris
DPR
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
Teror Bom Medan, DPR RI Imbau Masyarakat untuk Tetap Tenang
DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
Azis Syamsuddin Ajak Mahasiswa Sebar Narasi Positif tentang DPR
DPR