Fahri Hamzah Cemaskan Cara Jokowi Memimpin di Periode Kedua

Mico Desrianto
Kompas.com - Kamis, 8 Agustus 2019
Fahri Hamzah Cemaskan Cara Jokowi Memimpin di Periode KeduaDok. Humas DPR RIWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut Jokowi harus meningkatkan standar kinerjanya demi memenuhi harapan rakyat yang ingin segalanya serba cepat.

“Negara benar-benar terkepung oleh kecepatan publik yang tumbuh di segala bidang,” ucapnya di Gedung DPR, Jakarta sesuai rilis yang Kompas.com terima, Kamis (8/8/2019).

Fahri menyebutkan, keluhan rakyat kepada pemerintah umumnya pada hal eksekusi yang dinilainya lamban.

"Saya mencemaskan cara presiden memimpin pada periode kedua nanti,” ujar Fahri.

Baca juga: Ada Agenda Penting, DPR Minta Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat merespon isu terkini yang berkembang, sebut saja pemadaman listrik (blackout) yang terjadi di sebagian wilayah Jawa, Minggu (4/8/2019) lalu.

“Lalu, apakah pak Jokowi akan menekan jajarannya (Kabinet Kerja)? Silahkan, tetapi pada dasarnya rakyat tidak boleh menunggu,” sambung dia.

Fahri turut mengingatkan, Presiden adalah pelayan rakyat yang digaji dan diberi fasilitas untuk memberikan manfaat seluas-luasnya.

“Setiap amanah kelak akan ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat,” tutup Fahri Hamzah.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR