Pertama Kalinya, Capim KPK Bakal Uji Publik Sebelum Fit and Proper Test di DPR

Deti Mega Purnamasari
Kompas.com - Kamis, 8 Agustus 2019
Pertama Kalinya, Capim KPK Bakal Uji Publik Sebelum Fit and Proper Test di DPRKOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih dan Anggota Pansel Capim KPK Hendardi saat memberi keterangan pers di acara seleksi profike assessment capim KPK di Gedung Lemhanas, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum melakukan fit and proper test di DPR, para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan dihadapkan pada uji publik.

Ini merupakan tahap seleksi baru yang belum pernah dilaksanakan dalam seleksi capim KPK terdahulu.

Uji publik yang dilakukan pansel KPK dan berlangsung selama empat hari pada 27-30 Agustus ini dilaksanaan bersamaan dengan tes wawancara.

"Kami belum mengatur (format uji publik), tapi bentuknya adalah menggunakan panelis," ujar Ketua Pansel Capim KPK periode 2019-2023 Yenti Garnasih di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2019).

Baca juga: Wawancara Capim KPK akan Disiarkan Live, Pansel Mengemas Agar Tak Seperti Indonesian idol

Ia mengatakan, uji publik ini sedang dirumuskan mengingat baru di periode ini dilakukan.

Uji publik sesungguhnya, kata Yenti, akan dilakukan DPR terhadap 10 orang kandidat yang terpilih.

Sementara itu, Anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengatakan, mekanisme dan format pelaksanaan wawancara dan uji publik yang akan disatukan masih dibicarakan.

"Tapi prinsipnya, masukan publik yang dikirimkan lewat e-mail akan menjadi bahan dan masukan untuk mewawancarai kandidat," terang dia.

Baca juga: 23 Agustus, Pansel Umumkan Capim KPK yang Lolos Profile Assessment

Adapun dari serangkaian seleksi yang dilaksanakan, pansel capim KPK akan menyampaikan hasilnya kepada Presiden pada 2 September 2019 mendatang.

Sebab setelah proses seleksi profile assessment masih ada beberapa tahapan yang dilakukan, yakni tes kesehatan, serta wawancara dan debat atau uji publik itu sendiri.

Rencananya, tahapan terakhir itu akan dilaksanakan pada 26-30 Agustus 2019.

Baca juga: Pansel Capim KPK Gelar Profile Assessment Dua Hari Berturut-turut

Pengumuman hasil profile assessment pada 8-9 Agustus 2019 akan disampaikan pada 23 Agustus 2019 mendatang.

Mereka yang lolos akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni tes kesehatan di RSPAD.

Di akhir tahapan pansel, 10 orang terpilih bakal mengikuti fit and proper test akan disaring lagi menjadi 5 orang.

Kompas TV Proses seleksi calon pimpinan KPK memasuki babak baru. Sebanyak 40 nama telah berhasil lolos dan akan mengikuti tahap selanjutnya. Bagaimana pansel menjaring 40 nama tersebut? Apakah 40 nama tersebut telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Simak dialognya dengan anggota pansel KPK, Hamdi Muluk, dan koordinator divisi hukum dan peradilan ICW sekaligus anggota koalisi masyarakat sipil Kawal Capim KPK, Tama S Langkun berikut ini. #CapimKPK #PimpinanKPK #SeleksiCapimKPK

PenulisDeti Mega Purnamasari
EditorDiamanty Meiliana
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR