Rapat dengan DPR, PLN Minta Waktu untuk Investigasi Mati Listrik

Mutia Fauzia
Kompas.com - Selasa, 6 Agustus 2019
Rapat dengan DPR, PLN Minta Waktu untuk Investigasi Mati ListrikMUTIA FAUZIAPlt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sripeni Inten Cahyani baru saja menemui Komisi VII DPR RI, Selasa (6/8/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Sripeni memaparkan kepada komisi VII mengenai kronologi pemadaman listrik massal atau blackout di area Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta pada Minggu (4/8/2019).

Dalam pertemuan tetrsebut, Sripeni juga meminta izin kepada komisi VII DPR bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab pemadaman massal tersebut.

Pihak PLN pun secara berkala bakal melaporkan hasil investigasi kepada komisi VII DPR.

Baca juga: DPR Desak Kementerian BUMN Segera Tetapkan Dirut PLN Definitif

"Kami sampaikan kepada Komisi VII, kami mohon waktu untuk dilakukan langkah asesmen atau investigasi. Dan kami sepakat untuk melaporkan hasil investigasi secara berkala kepada komisi VII," ujar Sripeni di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Hasil investigasi tersebut, ujar Sripeni bakal ditindaklanjuti agar kejadian blackout tidak lagi berulang.

Saat ini, PLN tengah membentuk tim investigasi yang terdiri dari internal PLN dan tim ahli dari luar PLN.

Baca juga: PLN Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik

Walaupun demikian, Mantan Direkur Utama Indonesia Power tersebut tidak bisa memastikan hingga kapan proses investigasi bisa berakhir.

Sripeni pun menjelaskan, sistem kelistrikan di kawasan Jawa dan Bali sangat kompleks. Sebab, sistem kelistrikan Jawa-Bali meliputi 250 pembangkit, 500 gardu listrik, 5.000 km sirkuit transmisi 500 kilo volt, dan 1000 km transmisi 150 kv.

"Persoalan pemadaman meliputi tiga wilayah, dan bukan penyebab tunggal (yang menyebabkan pemadaman massal). Jadi mohon izin, berikan waktu kepada kami untuk melakukan investigasi secara menyeluruh," ujar dia.

PenulisMutia Fauzia
EditorSakina Rakhma Diah Setiawan
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR