DPR Desak Kementerian BUMN Segera Tetapkan Dirut PLN Definitif

Desy Kristi Yanti
Kompas.com - Selasa, 6 Agustus 2019
DPR Desak Kementerian BUMN Segera Tetapkan Dirut PLN DefinitifKOMPAS.com/DESY KRISTI YANTIAnggota Komisi VII fraksi Partai Nasdem, Kurtubi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Nasdem Kurtubi mendesak Kementerian BUMN untuk segera menetapkan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara definitif.

Pasalnya, setelah Sofyan Basir melepas jabatan Direktur Utama, hingga saat ini jabatan tersebut masih kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) direktur utama yang diganti sebanyak 3 kali.

Kurtubi, mengatakan langkah tersebut tidak tepat lantaran PLN tidak bisa disamakan dengan BUMN lainnya.

“Jangan disamakan PLN, Pertamina dengan BUMN yang lain. Ini pelaksana pasal 33 langsung, jadi enggak boleh ya di-treat PLN ini sama dengan BUMN yang lain,” ujar Kurtubi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi Minta PLN Dipimpin yang Paham Teknologi

Ia menyampaikan bahwa konstitusi ingin agar pergantian direksi tidak adilakukan secara asal-asalan.

“Pak Dirut ada masalah, enggak lama ganti Plt, beberapa lama ganti lagi Plt baru, ini kayak apa? Enggak boleh seperti ini PLN, perusahaan negara yang begitu penting,” kata Kurtubi.

Pucuk pimpinan PLN saat ini masih diemban Plt Direktur Utama Sripeni Inten Cahyani.

Sripeni baru diangkat menjadi Plt Direktur Utama PLN pada Kamis (2/8/2019) lalu. Artinya, saat kinerja PLN tengah disorot masyarakat akibat mati listrik pada Minggu (4/8/2019), Sripeni baru menjabat sebagai Plt Direktur Utama selama dua hari.

Baca juga: Saat Listrik Padam, Plt Dirut PLN Baru Menjabat Dua Hari

Sebelum Sripeni, jabatan Plt Direktur Utama PLN diduduki oleh Djoko Abumanan sejak 29 Mei 2019. Djoko dipilih sebagai Plt direktur utama setelah direktur utama definitif PLN, Sofyan Basir ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 April 2019 lalu.

Oleh KPK, Sofyan diduga menerima janji pemberian fee terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Kasus ini muncul setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih saat menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan Basir pun terancam hukuman pidana 20 tahun atas kasus ini.

PenulisDesy Kristi Yanti
EditorSakina Rakhma Diah Setiawan
Terkini Lainnya
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
Puan Maharani: DPR Akan Bantu Pemerintah Dorong Laju Perekonomian
DPR
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
Puan Harap Waktu Kampanye Pilkada Serentak Diperpendek Agar Efektif
DPR
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
Aliansi Diaspora Minta DPR Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing
DPR
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
Rachmat Gobel: Nilai Investasi Swiss di RI Capai 135,44 Juta Dollar AS
DPR
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
Soal Isu Kenaikan TDL, Anggota Komisi VII Tanya Langsung Menteri ESDM
DPR
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya
DPR
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
Hadapi Natal dan Tahun Baru, Puan Minta Pemprov Lampung Sinergi dengan ASDP dan Polda
DPR
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
BPIP Ingin Jadikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi VIII Dorong Kebijakan Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
DPR
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
DPR
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0
DPR
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
Wakil Ketua Komisi VIII: Negara Lalai terhadap Pelaksanaan Umrah
DPR
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
Fadli Zon Paparkan Rencana Kerja Sama Terbaru Indonesia-Korea Selatan
DPR
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
Kemiskinan Indonesia Ditargetkan Turun Menjadi 8,5 persen
DPR
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
Komisi III DPR Ingin Penggunaan Skuter Listrik Terdaftar di Kepolisian
DPR