DPR Desak Kementerian BUMN Segera Tetapkan Dirut PLN Definitif

Desy Kristi Yanti
Kompas.com - Selasa, 6 Agustus 2019
DPR Desak Kementerian BUMN Segera Tetapkan Dirut PLN DefinitifKOMPAS.com/DESY KRISTI YANTIAnggota Komisi VII fraksi Partai Nasdem, Kurtubi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Nasdem Kurtubi mendesak Kementerian BUMN untuk segera menetapkan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara definitif.

Pasalnya, setelah Sofyan Basir melepas jabatan Direktur Utama, hingga saat ini jabatan tersebut masih kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) direktur utama yang diganti sebanyak 3 kali.

Kurtubi, mengatakan langkah tersebut tidak tepat lantaran PLN tidak bisa disamakan dengan BUMN lainnya.

“Jangan disamakan PLN, Pertamina dengan BUMN yang lain. Ini pelaksana pasal 33 langsung, jadi enggak boleh ya di-treat PLN ini sama dengan BUMN yang lain,” ujar Kurtubi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi Minta PLN Dipimpin yang Paham Teknologi

Ia menyampaikan bahwa konstitusi ingin agar pergantian direksi tidak adilakukan secara asal-asalan.

“Pak Dirut ada masalah, enggak lama ganti Plt, beberapa lama ganti lagi Plt baru, ini kayak apa? Enggak boleh seperti ini PLN, perusahaan negara yang begitu penting,” kata Kurtubi.

Pucuk pimpinan PLN saat ini masih diemban Plt Direktur Utama Sripeni Inten Cahyani.

Sripeni baru diangkat menjadi Plt Direktur Utama PLN pada Kamis (2/8/2019) lalu. Artinya, saat kinerja PLN tengah disorot masyarakat akibat mati listrik pada Minggu (4/8/2019), Sripeni baru menjabat sebagai Plt Direktur Utama selama dua hari.

Baca juga: Saat Listrik Padam, Plt Dirut PLN Baru Menjabat Dua Hari

Sebelum Sripeni, jabatan Plt Direktur Utama PLN diduduki oleh Djoko Abumanan sejak 29 Mei 2019. Djoko dipilih sebagai Plt direktur utama setelah direktur utama definitif PLN, Sofyan Basir ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 April 2019 lalu.

Oleh KPK, Sofyan diduga menerima janji pemberian fee terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Kasus ini muncul setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih saat menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan Basir pun terancam hukuman pidana 20 tahun atas kasus ini.

PenulisDesy Kristi Yanti
EditorSakina Rakhma Diah Setiawan
Terkini Lainnya
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
Bamsoet: Lomba Burung Berkicau Dekatkan DPR dengan Masyarakat
DPR
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
Ketua DPR RI Resmikan Monumen Dr. Sulistiyo
DPR
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
Bamsoet: Pentingnya Penanaman Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda
DPR
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
Sah, Komisi III DPR Tetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
DPR
Pengelolaan Keuangan Baik, BPK Apresiasi DPR RI
Pengelolaan Keuangan Baik, BPK Apresiasi DPR RI
DPR
Fahri Hamzah: Bonus Demografi Indonesia Bisa Jadi Boomerang
Fahri Hamzah: Bonus Demografi Indonesia Bisa Jadi Boomerang
DPR
Pemerintah Perlu Tumbuhkan Rasa Kepercayaan Terhadap Papua
Pemerintah Perlu Tumbuhkan Rasa Kepercayaan Terhadap Papua
DPR
Butuh Kritik Membangun, DPR RI Selenggarakan Lomba Stand Up Comedy
Butuh Kritik Membangun, DPR RI Selenggarakan Lomba Stand Up Comedy
DPR
DPR: Capim KPK Teken Kontrak Politik Bermaterai untuk Konsistensi
DPR: Capim KPK Teken Kontrak Politik Bermaterai untuk Konsistensi
DPR
Bamsoet: Perguruan Tinggi Punya Andil Tingkatkan Kualitas SDM
Bamsoet: Perguruan Tinggi Punya Andil Tingkatkan Kualitas SDM
DPR
Fahri Hamzah: Indonesia Lamban Adaptasi UU Perlindungan Pekerja Migran
Fahri Hamzah: Indonesia Lamban Adaptasi UU Perlindungan Pekerja Migran
DPR
Bamsoet: Selesaikan Permasalahan di Papua dengan Solusi Ini
Bamsoet: Selesaikan Permasalahan di Papua dengan Solusi Ini
DPR
Kembangkan Proyek Mobil Listrik, Indonesia Belajar dari Ceko
Kembangkan Proyek Mobil Listrik, Indonesia Belajar dari Ceko
DPR
Bamsoet: Pengesahan RUU Perkoperasian Dinantikan Pegiat Koperasi
Bamsoet: Pengesahan RUU Perkoperasian Dinantikan Pegiat Koperasi
DPR
Pelajari Pengembangan Penggunaan EBT Sampai ke Negeri Ceko...
Pelajari Pengembangan Penggunaan EBT Sampai ke Negeri Ceko...
DPR